PKS Kritik Prabowo, Jokowi Membela...

Kompas.com - 24/01/2020, 09:37 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono berjalan menuju ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapim Kemhan, TNI dan Polri Tahun 2020 mengusung tema Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATPresiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono berjalan menuju ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapim Kemhan, TNI dan Polri Tahun 2020 mengusung tema Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik karena dianggap terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kritik datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu parpol yang mengusung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019.

Presiden Joko Widodo pun langsung bereaksi dan membela bekas rivalnya di dua kali kontestasi pilpres itu.

7 negara

Sejak sejak menjabat sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019, Prabowo tercatat sudah tujuh kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Tujuh negara yang dikunjungi Prabowo dalam waktu tiga bulan yakni Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian, Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11 Januari 2020.

Dalam waktu dekat, Prabowo juga akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Rusia.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil menegaskan, kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan.

Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia.

Studi banding

Kritik kemudian dilontarkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani mengingatkan mengenai pesan Presiden Jokowi bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Prabowo ke Luar Negeri atas Perintah Jokowi, Gerindra Minta PKS Jangan Genit

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas. Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.

Mardani pun mengatakan, merupakan suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," kata dia. 

Jawaban Prabowo

Prabowo sudah merespons kritik PKS tersebut. Prabowo menyatakan, kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia menyebutkan, Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari negara lain untuk membangun kekuatan pertahanan.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain mau menjual alutsista mereka kepada Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ucap dia.

Pembelaan Jokowi

Presiden Jokowi pun akhirnya angkat bicara dan membela Prabowo. Jokowi menegaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Prabowo adalah dalam rangka diplomasi pertahanan.

"Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan yang lain-lain," kata Jokowi dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) pagi.

Baca juga: Jokowi Bela Prabowo soal Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Selain diplomasi, Jokowi menyebut kunjungan Prabowo ke berbagai negara itu juga dalam rangka melihat alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli oleh Indonesia.

Prabowo harus melihat langsung untuk memastikan bahwa alutsista yang dibeli sudah tepat.

"Bagus atau tidak bagus. Benar atau tidak benar. Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semua dicek secara detil. Dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan tidak sekali dua kali. Banyak yang enggak tau," kata dia.

Jokowi justru balik mengkritik pihak-pihak yang mengkritisi rivalnya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu itu.

"Kalau ada yang bertanya, belum ngerti urusan diplomasi pertahanan," kata Jokowi.

Ia juga memastikan, dalam waktu dekat ia akan menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran untuk membahas rencana pembelian alutsista dari negara yang sudah dikunjungi Prabowo.

Perlu bukti

Mardani Ali mengaku tak mempermasalahkan sikap Presiden Jokowi yang membela Prabowo.

Namun, Mardani mengatakan, masyarakat Indonesia menunggu hasil dari kunjungan kerja Prabowo tersebut.

"Monggo saja memberi alasan, tapi rakyat perlu bukti bahwa Indonesia negara besar yang disegani kawan dan lawan," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Jokowi Bela Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri, PKS: Rakyat Perlu Bukti

Mardani mengatakan, diplomasi pertahanan biasanya akan berdampak besar pada posisi Indonesia di mata internasional.

Namun, ia menilai, saat ini, posisi Indonesia justru melemah dan sulit mendapat dukungan internasional.

"Kondisi Indonesia sekarang justru sendirian ketika berhadapan dengan China dalam kasus Natuna. Dalam kasus boikot kelapa sawit kita oleh Uni Eropa kita juga sendirian. Padahal hambatan ekspor kelapa sawit dapat berpengaruh pada devisi negara. Yang ujungnya melemahkan pertahanan kita juga," ujar dia. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X