Pemda yang Tak Segera Cairkan Anggaran Pilkada Terancam Sanksi

Kompas.com - 24/01/2020, 09:31 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMendagri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan anggaran Pilkada 2020 yang telah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Menurut Tito, pemda yang tak segera mencairkan NPHD bisa dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian.

"Sanksi itu adanya pada undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mulai teguran sampai ke pemberhentian sementara bisa berlakukan," kata Tito saat ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Delapan Bulan Jelang Pilkada, Mendagri Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat

Tito mengatakan, dalam hal pencairan NPHD Pilkada 2020 ini, pihaknya menggunakan metode proaktif dan responsif.

Metode proaktif berarti Kemendagri akan melakukan monitoring pencairan NPHD melalui Dirjen Keuangan Daerah.

Dari situ, dapat dipantau berapa anggaran yang sudah dicairkan, dan apakah pemerintah daerah mencairkan anggaran sesuai dengan yang telah disepakati atau tidak.

"Kalau saya lihat kok ini tidak dicairkan, ada masalah, kita akan tanya kenapa tidak dicairkan? Ada masalah apa?" ujar Tito.

Sementara responsif artinya Kemendagri menunggu ada tidaknya complain dari penyelenggara pemilu terhadap pemda yang mungkin mencairkan NPHD tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

"Kalau ada itu, kami akan dorong pemda yang brsangkutan untuk memenuhi sesuai dengan perjanjian naskah hibah," ujarnya.

Baca juga: Kamis Besok, Dukcapil Serahkan DP4 ke KPU untuk Pilkada 2020

Tito mengatakan, jika ke depan ditemukan persoalan terkait pencairan NPHD ini, pihaknya akan berupaya menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih "soft" dan sebisa mungkin tidak menjatuhi sanksi.

"Kan kita nggak ingin sampai situ itu (menjatuhi sanksi). Kita ingin agar semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara dialog yang lebih soft," kata Tito.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada jatuh pada 23 September 2020.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X