Jumat, Hanura Kukuhkan Kepengurusan DPP 2019-2024

Kompas.com - 23/01/2020, 19:18 WIB
Plt Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Benny Ramdhani KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAPlt Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Benny Ramdhani

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura akan mengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019-2020 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (24/1/2020).

"Ini adalah piuncak dari rangkaian kegiatan partai. Pertama apa yang sudah dilakukan oleh Partai Hanura untuk memenuhi asas demokrasi dan mandat konstitusi organisasi, dalam hal pemilihan ketum DPP Hanura untuk lima tahun ke depan," kata Ketua Panitia Benny Ramdhani di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Kukuhkan Kepengurusan DPP, Hanura Undang Wiranto sebagai Watimpres

Benny mengatakan, dalam kepengurusan periode 2019-2024, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menunjuk Gede Pasek sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan posisi Herry Lontung.

"Yang sudah terekspos baru sekjen yaitu pak Gede Pasek yang dipilih oleh formatur tunggal bapak OSO, tapi unsur-unsur kepengurusan lainnya itu masih bersifat rahasia," ujarnya.

Benny mengaku, untuk nama-nama kepengurusan DPP lainnya, ia belum mendapatkan bocoran dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Namun, menurut dia, OSO baru membocorkan jumlah formasi DPP Partai Hanura.

"Formasi kepengurusannya bocorannya adalah 17 harian, 8 koordinator wilayah dan 45 bidang. Jadi yang disebut harian itu, ketum dan para wakil ketum, sekjen dan wakil sekjen, bendahara dan wakil bendahara umum," ucapnya.

Baca juga: Polemik Partai Hanura: Tuduhan Wiranto, Bantahan, dan Ancaman Lapor Polisi

Lebih lanjut, Benny mengatakan, dalam acara puncak pengukuhan DPP Partai Hanura akan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin

"Insya Allah acara besok bisa dihadiri oleh bapak presiden RI. Insy Allah bisa dihadiri oleh Bapak Wapres dan beberapa menteri kabinet indonesia maju," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu Antara Saya dengan Mas AHY

Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu Antara Saya dengan Mas AHY

Nasional
Lewat Video Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

Lewat Video Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

Nasional
Polri: 12 Teroris yang Ditangkap di Jatim Rencanakan Aksi Amaliyah

Polri: 12 Teroris yang Ditangkap di Jatim Rencanakan Aksi Amaliyah

Nasional
Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Nasional
Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X