Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kukuhkan Kepengurusan DPP, Hanura Undang Wiranto sebagai Watimpres

Kompas.com - 23/01/2020, 18:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura akan mengundang Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura masa bakti 2019-2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Ketua Panitia Benny Ramdhani menegaskan, Wiranto diundang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bukan sebagai bagian dari Partai Hanura.

"Pak OSO (Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang) dan panitia ya pasti mengundang lah ya pak Wiranto selaku Watimpres. Jadi kalau ada diundang sebagai apa, sebagai ketua Watimpres," kata Benny di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Polemik Partai Hanura: Tuduhan Wiranto, Bantahan, dan Ancaman Lapor Polisi

Benny mengatakan, alasan Wiranto tidak diundang sebagai kepengurusan partai, karena sesuai pada Musyarawah Nasional (Munas) Partai Hanura di Solo tahun 2015, bahwa nama Wiranto tidak tercantum dalam kepengurusan partai.

"Jadi beliau tidak diundang dalam kaitannya dengan partai, tetapi diundang sebagai ketua Watimpres," ujarnya.

Adapun, acara pengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019-2020 akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (24/1/2020).

Salah satu bocoran DPP Partai Hanura adalah penunjukan Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang baru yaitu Gede Pasek Suardika.

Acara pengukuhan pun akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, Wiranto tak lagi punya posisi di Partai Hanura yang kini dipimpin OSO. Dia mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura pada Desember 2019. 

Namun, selain mundur, Wiranto juga meminta OSO untuk lengser sebagai Ketua Umum Hanura. Permintaan ini sempat menjadi polemik di internal Hanura. 

Wiranto mengungkit perjanjian pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

Pakta integritas itu menyepakati, OSO menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura hingga 2019.

Namun pernyataan Wiranto dibantah kubu OSO. 

Baca juga: Sindir PDI-P, Hanura: Parpol Besar Sedang Mempertontonkan Arogansinya

Tuduhan Wiranto terkait pakta integritas dibantah oleh salah satu pendiri Partai Hanura sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Hanura Yus Usman Sumanegara.

Yus mengatakan, pakta integritas yang ditagih Wiranto terkait kepemimpinan Oesman Sapta Odang tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura.

"Pakta integritas itu kebetulan saya saat itu pimpinan sidang musyawarah luar biasa, tidak pernah dibahas dan bukan merupakan keputusan Munaslub," kata Yus di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com