Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Presiden Jokowi Diminta Pecat Yasonna

Kompas.com - 23/01/2020, 17:58 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPeneliti ICW Kurnia Ramadhana usai melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Pasalnya, Yasonna sempat menyebut tersangka kasus dugaan suap sekaligus eks caleg PDI-P Harun Masiku masih berada di luar negeri.

Sementara Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengakui Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1/2020) lalu.

"Dia juga berkata bohong ke publik, mengatakan tidak tahu Harun Masiku ternyata harun sudah di Indonesia maka ini harus dijadikan pegangan utama bagi Presiden Joko Widodo untuk segera menegur bahkan memecat yang bersangkutan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal Obstruction of Justice

Sementara itu, Deputi Koordinator Kontras Putri Kanesia mengatakan, Yasonna sebagai pejabat publik mestinya memberikan informasi yang valid.

Salah satunya terkait keberadaan Harun yang merupakan tersangka KPK.

"Karena dengan statement dari Pak Yasonna yang menyatakan yang bersangkutan tidak di Indonesia itu akhirnya semakin menambah lama proses pencarian dan penyelidikan kasus Harun," kata Putri.

Baca juga: Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku: Pengakuan Imigrasi, Respons KPK, dan Bungkamnya Yasonna

Permintaan agar Jokowi memecat Yasonna juga didasari oleh kehadiran Yasonna dalam konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku.

Menurut Kurnia, kehadiran Yasonna dalam forum tersebut menimbulkan sejunlah pertanyaan, salah satunya soal bagaimana memisahkan peran Yasonna sebagai Menkumham atau Ketua DPP PDI-P.

"Kita tidak tahu urgensi dia datang, entah itu meresmikan atau terlibat langsung di tim advokasi PDI-P karena ini kan konteks kasusnya terkait dengan seseorang yang berpergian ke luar negeri yang mana itu otoritas dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia lagi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Nasional
Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X