Dianggap Rintangi Penyidikan Harun Masiku, Yasonna Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 23/01/2020, 17:34 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap  menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kamis (23/1/2020).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Yasonna dilaporkan atas dugaan merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR.

"Hari ini kita bersama koalisi masyarakat sipil lainnya, melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK.

Yasonna dinilai telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya, Yasonna menyebut Harun masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu.

Namun, pada Rabu (22/1/2020) kemarin, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal Obstruction of Justice

"Tidak masuk akal gitu lho alasan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya kan persoalannya sederhana mereka tinggal cek CCTV di bandara saja apakah benar temuan-temuan atau petunjuk yang diberikan oleh Tempo, tapi itu juga tidak ditindaklanjuti dengan baik," kata Kurnia.

Dalam laporan hari ini, Kurnia dan kawan-kawan menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta yang menunjukkan kedatangan Harun pada Selasa (7/1/2020).

Laporan itu pun sudah diterima KPK dengan nomor agenda 2020-01-000112 dan nomor informasi 107246.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK, Kamis (23/1/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK, Kamis (23/1/2020).
"Karena ini sudah masuk penyidikan tertanggal 9 Januari kemarin, harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi KPK segera menindak Yasonna dengan pasal 21 tersebut," kata Kurnia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
Ada 81 Kasus Hoaks terkait Virus Corona, Polisi Tahan 12 Tersangka

Ada 81 Kasus Hoaks terkait Virus Corona, Polisi Tahan 12 Tersangka

Nasional
DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

Nasional
Tito: Gugus Tugas Covid-19 Perbatasan Bekerja Selama 7 Bulan

Tito: Gugus Tugas Covid-19 Perbatasan Bekerja Selama 7 Bulan

Nasional
Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Nasional
Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Nasional
Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Nasional
FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

Nasional
Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Nasional
Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Nasional
Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X