Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Cawagub DKI, Riza Patria Memilih Pasif Tak Lakukan Lobi-lobi

Kompas.com - 23/01/2020, 17:05 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku memilih bersikap pasif dalam proses pemilihan di DPRD DKI.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, tak elok jika dirinya melakukan lobi-lobi politik ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

"Saya pasif saja, tidak melakukan lobi-lobi. Saya berlatar belakang sebagai aktivitis, organisatoris, saya memang berpolitik ikut di Partai Gerindra sejak partai berdiri hingga hari ini," kata Riza di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Ia menyerahkan proses pemilihan Cawagub DKI Jakarta kepada Fraksi Gerindra di DPRD.

Riza tidak mau menimbulkan kesan dirinya mengejar-ngejar jabatan.

Baca juga: PKS: Mau Tidak Mau Kami Mengalah soal Cawagub DKI Jakarta

"Saya kira teman-teman di fraksi yang nanti mencoba melakukan perkenalan. Saya kira tidak bijak kalau saya yang memperkenalkan satu-satu. Seakan-akan kita ingin merebut jabatan. Jabatan adalah amanah, siapa pun yang dipilih kita dukung," ujar dia.

Mengenai saingannya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Nurmansjah Lubis, Riza mengaku tak mau membanding-bandingkan diri.

Dia mengatakan tiap calon memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Saya tidak ingin merasa lebih dari calon yang lain. Saya kira Nurmansjah Lubis dan saya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke anggota dewan dan masyarakat yang diwakili anggota dewan untuk memilih," kata Riza.

Diberitakan, Partai Gerindra dan PKS telah menyerahkan surat keputusan berisi usulan dua nama cawagub DKI Jakarta, yaitu Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kedua calon tersebut menggantikan dua calon yang sudah diajukan, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, dua kader PKS.

Surat itu diserahkan langsung oleh Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin kepada Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Gerindra: Riza Patria Cawagub DKI yang Dipilih PKS

"Saya dengan Pak Arifin dan kawan-kawan dari Fraksi PKS menyampaikan surat usulan, dan alhamdulillah diterima oleh Pak Gubernur," ujar Taufik seusai bertemu Anies.

Sementara itu, Arifin berujar, dua nama cawagub DKI yang diserahkan kepada Anies telah disepakati oleh pimpinan PKS dan Gerindra.

"Kami minta supaya ini cepat diproses. Mudah-mudahan Pak Gubernur cepat mengajukan ini ke DPRD dan DPRD segera memproses sehingga dalam waktu dekat," kata Arifin dalam kesempatan yang sama. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com