Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Kompas.com - 23/01/2020, 14:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengaku terpanggil untuk berkontribusi dalam membenahi kondisi PT Garuda Indonesia Tbk saat diminta menjadi komisaris oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Yenny ditetapkan sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu (22/1/2020).

"Intinya ketika Pak Erick minta bantuan saya untuk membantu berkontribusi terhadap perbaikan Garuda Indonesia ke depannya, saya terpanggil (merasa berkewajiban atau bertanggung jawab)," kata Yenny di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Menurut perempuan bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini, Garuda Indonesia merupakan ikon bersama sehingga harus dijaga dalam semangat persatuan.

Yenny mengatakan, siapa pun yang ingin bisa berkontribusi bisa ikut memperbaiki kinerja Garuda ke depannya.

"Harus dalam suasana non-partisan, ini bukan persoalan politik, ini saya memahaminya sebagai sebuah kontribusi, bukan persoalan politik. Jadi kontribusi profesional yang harus diberikan untuk perbaikan Garuda ke depannya," kata dia.

Baca juga: Yenny Wahid, Mantan Wartawan yang Jadi Komisaris Garuda

Yenny mengatakan, posisinya sebagai Komisaris Independen di Garuda adalah untuk mewakili publik.

Dengan demikian, dirinya akan menyuarakan keinginan publik terhadap Garuda dengan harapan maskapai pelat merah tersebut bisa memperbaiki kinerjanya ke depan.

Menurut Yenny, Erick Thohir memintanya untuk memperbaiki kondisi perusahaan, mulai dari tata kelola perusahaan, profesionalisme, hingga akuntabilitas perusahaan.

"Agar Garuda bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat, agar tiketnya bisa lebih murah, agar Garuda bisa lebih efisien," kata dia.

Baca juga: 5 Orang yang Dipercaya Jokowi di Kursi Direksi dan Komisaris BUMN

 

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf resmi didapuk menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk.

Dia ditunjuk para pemilik saham Garuda Indonesia untuk menggantikan Sahala Lumban Gaol.

Baca juga: Triawan Munaf hingga Yenny Wahid Masuk Jajaran Komisaris Garuda Indonesia

Selain Triawan, ada beberapa nama baru di jajaran komisaris maskapai pelat merah itu.

Pertama, Chairul Tanjung ditunjuk menjadi Wakil Komisaris Utama Garuda Indonesia.

Kedua, Yenny Wahid ditunjuk menjadi Komisaris Independen Garuda Indonesia.

Ketiga, Elisa Lumbantoruan juga ditunjuk menjadi Komisaris Independen maskapai pelat merah itu.

Keempat, posisi komisaris diduduki oleh Peter Gontha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com