Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Kompas.com - 23/01/2020, 13:52 WIB
Kepala BNPB Doni Munardo saat ditemuidi Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BNPB Doni Munardo saat ditemuidi Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Munardo meminta pejabat daerah mengurangi waktu tidur demi mengantisipasi dampak bencana banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Doni mengatakan, sistem peringatan dini banjir sudah terbentuk. Namun pengoperasiannya tetap bergantung pada keseriusan pejabat daerah tersebut.

"Tanpa adanya keseriusan, tanpa fokus bekerja mengabdi untuk rakyat, akan susah," ujar Doni di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

"Seluruh pejabat diharapkan dapat lebih peduli, terutama dalam menghadapi musim hujan begini. Kalau perlu tidurnya dikurangi, siaga terus," lanjut dia.

Baca juga: PVMBG: Penyebab Bencana di Bogor Akibat Curah Hujan Tinggi

Pejabat daerah harus terus berkoordinasi antara wilayah hulu hingga hilir apabila hujan deras terjadi.

Curah hujan serta ketinggian setiap pintu air juga harus dipantau dan diinformasikan kepada masyarakat.

Koordinasi tersebut, lanjut Doni, antara lain dilakukan dengan membuat grup-grup Whats App untuk mendapatkan data yang benar sehingga hoaks pun terhindar.

"Banjir, curah hujan tinggi mengakibatkan banjir, itu juga sulit dicegah karena ini kan alam, tak mungkin manusia bisa mengatasi, menghadapi alam. Tetapi bagaimana kesiapan daerah agar kerugian harta benda dan jiwanya juga semakin kecil," kata dia.

Doni kemudian mencontohkan kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah daerah Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang ketika bencana terjadi tak ada korban jiwa.

Baca juga: BNPB: Curah Hujan di Jakarta pada 2020 Tertinggi Dibanding 1,5 Abad Lalu

Perangkat daerah di wilayah tersebut turun ke lapangan bersama masyarakat dan mengajak penduduk yang ada di bantaran sungai untuk dievakuasi.

"Sehingga ketika banjir bandang terjadi, rumahnya hanyut, masyarakatnya tidak ada yang meninggal dunia satu pun," pungkas dia.

Sebab kecenderungan yang terjadi, kata dia, saat banjir terjadi masyarakat kerap enggan meninggalkan rumah karena takut harta bendanya hilang.

Tapi, berkat kerja sama unsur keamanan, TNI-Polri yang menjamin bahwa harta benda warga di rumah aman, maka mereka pun secara sukarela mengungsi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X