Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Kirim Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR

Kompas.com - 23/01/2020, 09:11 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani pemerintah segera mengirimkan draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ia mengatakan, makin cepat pemerintah mengirimkan draf, pembahasan dengan DPR makin cepat dimulai.

"Saya meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan secara resmi draf omnibus law yang akan disampaikan kepada, sehingga kita juga tahu apa yang sebenarnya akan dibahas," kata Puan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Demo Menolak Omnibus Law karena Salah Paham


Puan bahkan berharap RUU Cipta Lapangan Kerja bisa diselesaikan kurang dari 100 hari seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, RUU Cipta Lapangan Kerja akan melahirkan iklim investasi dan ekonomi yang baik di Indonesia.

"Kalau bisa selesai lebih cepat dari 100 hari, ya itu tentu saja akan kita lakukan," ujar dia.

"Karena ini semangatnya adalah memberikan iklim investasi dan ekonomi yang lebih baik ke depan," kata Puan.

Selain Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, ada Omnibus Law RUU Kefarmasian, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Negara.

Keempatnya ditetapkan sebagai program legislasi (prolegnas) prioritas 2020.

Baca juga: Mahfud MD: Omnibus Law Seolah Permudah China Masuk, Itu Salah!

Meski skema omnibus law ini merupakan barang baru, Puan mengatakan, DPR tak ragu memasukkannya dalam daftar prolegnas prioritas 2020 demi mendukung program pemerintah.

"Tentu saja karena DPR juga mempunyai semangat yang sama dengan pemerintah bahwa semua RUU yang nantinya bisa bermanfaat secara positif kepada masyarakat, tentu saja kita akan mendukung," ucap dia.

DPR telah mengesahkan prolegnas prioritas 2020 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (22/1/2020). Ada 50 RUU dalam daftar prolegnas prioritas.

Empat di antaranya merupakan omnibus law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Kefarmasian, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Negara. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X