Kompas.com - 23/01/2020, 06:42 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap  menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk massa, Rabu (22/1/2020) siang.

Mereka adalah warga yang tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan menggunakan sepeda motor dan sejumlah angkutan metromini, mereka datang untuk menuntut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta maaf atas ucapannya yang dianggap telah mendiskreditkan mereka.

Ucapan yang dipersoalkan terjadi ketika Yasonna menghadiri acara "Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)" di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu.

Baca juga: Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Ketika itu, Yasonna Laoly menilai, kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal sehingga semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan itu sempat membandingkan antara kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Menteng, Jakarta Pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebutkan, Tanjung Priok banyak melahirkan tindakan kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin, sedangkan hal sebaliknya terjadi di kawasan permukiman Menteng.

Sontak, pernyataan Yasonna kala itu menuai kritik, salah satunya dari politikus Nasdem yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, Ahmad Sahroni.

Menurut dia, Yasonna terlalu tendensius dalam menilai sekelompok masyarakat hanya berdasarkan pada domisili tempat ia tinggal.

"Seenaknya Pak Yasonna bicara. Saya lahir dan besar di Tanjung Priok di seputaran premanisme, rampok, dan narkoba, tetapi tidak demikian semua orang Priok begitu," kata Sahroni, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu bahkan sempat mengunggah dua foto salinan berita sembari menyisipkan pernyataan yang menyindir Yasonna.

"Pak Menteri, mungkin Menteng elite, Priok kumuh, tetapi kalau ngomongin kriminal, bapak lupa berapa triliun uang negara yang dirampok sama koruptor-koruptor yang tinggal di Menteng?" kata dia.

Baca juga: Soal Tanjung Priok, Yasonna: Sebenarnya yang Saya Sampaikan Ilmiah...

Namun, tak ada satu pun tanggapan yang diberikan Yasonna atas kritik yang ditujukan padanya. Hingga akhirnya, massa menyambangi Gedung Kemenkumham.

Hujan deras yang sempat mengguyur wilayah Kuningan dan sekitarnya tak menyurutkan niat masyarakat yang menuntut permohonan maaf Yasonna.

Bahkan, mereka mengancam akan membawa massa dengan jumlah yang lebih besar serta melakukan tindakan yang lebih signifikan.

"Menteri Yasonna Laoly harus minta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam di media media besar negeri ini," kata salah seorang orator di atas mobil komando.

"Jika tidak, kami akan datang dengan massa lebih besar lagi. Kami akan tutup Pelabuhan Tanjung Priok," kata dia.

Warga Tanjung Priok melakukan aksi di depan gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ratusan warga Tanjung Priok menuntut Menkumham Yasonna Laoly minta maaf soal ucapan yang menyebut Tanjung Priok merupakan wilayah yang sarat akan tindak kriminal.KOMPAS.com/WALDA MARISON Warga Tanjung Priok melakukan aksi di depan gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ratusan warga Tanjung Priok menuntut Menkumham Yasonna Laoly minta maaf soal ucapan yang menyebut Tanjung Priok merupakan wilayah yang sarat akan tindak kriminal.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya, Masduki Baidlowi, menilai, Yasonna tak memiliki maksud menghina masyarakat Priok melalui pernyataannya.

Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat dapat memaafkannya.

"Saya yakin warga Priok akan mengikuti bapaknya yang jadi Wapres, untuk cenderung memaafkan terhadap hal-hal yang sebenarnya tak dimaksudkan untuk menyakiti," kata Masduki saat dihubungi wartawan.

Setelah mendapat sejumlah desakan, Yasonna akhirnya meminta maaf.

Baca juga: Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Ia merasa pernyataannya yang kini dipersoalkan itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung warga Tanjung Priok.

"Kemudian ternyata berkembang penafsiran yang berbeda di media massa dan publik luas sehingga saudara-saudara saya yang ada di Tanjung Priok merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham.

Yasonna berharap, permintaan maafnya tersebut dapat menyelesaikan perdebatan yang ia nilai justru menimbulkan kerancuan.

Ia pun berjanji akan mencari waktu untuk bersilaturahim dengan para warga Tanjung Priok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
Walhi NTT Minta Pemerintah Fokus Prioritaskan Konservasi TN Komodo, Bukan Urusan Wisatanya

Walhi NTT Minta Pemerintah Fokus Prioritaskan Konservasi TN Komodo, Bukan Urusan Wisatanya

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Lagi, Gerindra: Tak Sedikit Kader Ingin Beliau Maju Capres

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Lagi, Gerindra: Tak Sedikit Kader Ingin Beliau Maju Capres

Nasional
Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Nasional
Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X