Pemerintah Diminta Desak Filipina dan Malaysia Jalankan Kesepakatan Trilateral

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mendesak Filipina dan Malaysia menjalankan kesepakatan trilateral menyusul penculikan lima WNI yang diduga dilakukan kelompok Abu Sayyaf.

"Untuk mengatasi penculikan oleh Abu Sayyaf, Pemerintah RI harus mendesak Malaysia dan Filipina untuk bersama-sama menjalankan kerja sama pengamanan yang sudah pernah disepakati," ujar Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2020).

Charles menjelaskan, Indonesia, Malaysia dan Filipina sudah menandatangani Kesepakatan Trilateral terkait dengan pengamanan wilayah perairan di kawasan tiga negara pada 2016 silam.

Baca juga: Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf Berulang, Mahfud MD Cari Solusi

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam melakukan patroli bersama dan intelligence sharing atau pertukaran informasi dalam rangka mengamankan perairan dari berbagai aksi kejahatan.

Sayangnya kesepakatan tersebut tidak dijalankan sehingga tingkat kerawanan di perairan tersebut masih tinggi.

"Apabila kita melihat pengalaman di Selat Malaka, kerja sama antarnegara dapat secara efektif memberantas kejatan di perairan. Dahulu Selat Malaka adalah perairan yang sangat rawan akan kejahatan perompakan, pembajakan dan pencurian," kata dia.

"Kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam melakukan patroli bersama melalui Operasi eye in the sky (patroli udara) sudah menurunkan angka kejahatan di Selat Malaka secara drastis," ungkap Charles.

Charles mengungkapkan, kerja sama tersebut bukan hanya menyepakati pengamanan. Melainkan juga meliputi penempatan personel bersenjata pada kapal-kapal yang melewati jalur-jalur rawan.

Dia mengatakan, penggunaan teknologi seperti alat deteksi dan penginderaan jarak jauh yang dimiliki oleh angkatan bersenjata tiga negara juga dapat secara efektif mencegah berbagai aksi kejahatan di laut, termasuk penculikan.

"TNI misalnya sudah memiliki Pusat Informasi Maritim yang juga dibekali peralatan untuk membaca secara detil pergerakan kapal di wilayah perairan," kata Charles.

Di sisi lain, pihaknya mengutuk keras aksi penculikan terhadap WNI yang kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Charles menegaskan pemerintah harus melakukan segala upaya untuk membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok tersebut.

Diberitakan, penculikan WNI yang bekerja di Negeri Sabah, Malaysia di Perairan Tambisan, Tungku Lahad Datu, N Sabah, Malaysia kembali terjadi.

Dari delapan kru kapal yang semuanya WNI, lima orang di antaranya diculik. Sementara itu, tiga di antaranya dibebaskan bersama kapal mereka. 

Berdasarkan informasi tertulis dari Kepolisian Tambisan, Sabtu (18/1/2019), lokasi penculikan tidak jauh dari lokasi hilangnya Muhammad Farhan (27) dan kawan-kawan pada 23 September 2020, tepatnya di Perairan Tambisan Tungku Lahad Datu.