Rapat dengan Yasonna, Komisi III akan Minta Penjelasan soal Harun Masiku

Kompas.com - 22/01/2020, 21:02 WIB
Anggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli. KOMPAS.COM/DEWANTOROAnggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Komisi III DPR terus mengikuti polemik yang terjadi dalam upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan Harun Masiku tiba di Indonesia dari Singapura sejak 7 Januari 2020.

Atas kejadian itu, Hinca mengatakan, Komisi III akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memberikan keterangan.

"Kalau di Komisi III, kami akan menanyakan kepada Menkumham, yang minggu depan kami akan rapat kerja bersama tentang sistem keimigrasian kita, supaya jelas kami tanyakan di Komisi III, apa sih yang sebenarnya terjadi antara waktu-waktu yang dipolemikkan per hari ini," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku di Indonesia, Yasonna Laoly Bungkam

Hinca mengatakan, informasi keberadaan Harun Masiku selaku tersangka dalam kasus suap Penggantian Antar Waktu ( PAW) anggota DPR, harus secepatnya diketahui KPK dan aparat Kepolisian, agar memudahkan penangkapan.

Selain itu, Hinca juga akan menanyakan kepada Menkumham, apakah ada yang ditutupi dari keberadaan Harun Masiku.

"Ya nanti kita tanyakan, ditutup-tutupi atau dibuka-buka, nanti kita ingin penjelasan resmilah mereka, kan teman-teman sama saya juga pastilah bertanya juga ke mereka, kenapa begini," ujar dia.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, apabila ada yang ditutupi dari kasus Harun Masiku, akan sangat berbahaya.

Ia pun menganggap, kasus Harun sebagai persoalan yang serius, sehingga dibutuhkan penjelasan lengkap dari Menkumham.

"Saya anggap soal ini serius karena nanti di rapat kerja akan kami tanyakan. Kami persoalkan, mohon penjelasan selengkap-lengkapnya mengapa sampai begitu lama dan kemudian salah," ujar dia.

Baca juga: Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada Selasa, 7 Januari 2020.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan, Harun tiba di Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat maskapai Batik Air.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soekarna-Hatta, bahwa HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," kata Ronny kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Ronny menuturkan, informasi kepulangan Ronny Masiku tersebut baru diketahui karena terdapat kelambatan dalam memproses data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tempat Harun tiba di Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X