Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/01/2020, 21:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Komisi III DPR terus mengikuti polemik yang terjadi dalam upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan Harun Masiku tiba di Indonesia dari Singapura sejak 7 Januari 2020.

Atas kejadian itu, Hinca mengatakan, Komisi III akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memberikan keterangan.

"Kalau di Komisi III, kami akan menanyakan kepada Menkumham, yang minggu depan kami akan rapat kerja bersama tentang sistem keimigrasian kita, supaya jelas kami tanyakan di Komisi III, apa sih yang sebenarnya terjadi antara waktu-waktu yang dipolemikkan per hari ini," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku di Indonesia, Yasonna Laoly Bungkam

Hinca mengatakan, informasi keberadaan Harun Masiku selaku tersangka dalam kasus suap Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, harus secepatnya diketahui KPK dan aparat Kepolisian, agar memudahkan penangkapan.

Selain itu, Hinca juga akan menanyakan kepada Menkumham, apakah ada yang ditutupi dari keberadaan Harun Masiku.

"Ya nanti kita tanyakan, ditutup-tutupi atau dibuka-buka, nanti kita ingin penjelasan resmilah mereka, kan teman-teman sama saya juga pastilah bertanya juga ke mereka, kenapa begini," ujar dia.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, apabila ada yang ditutupi dari kasus Harun Masiku, akan sangat berbahaya.

Ia pun menganggap, kasus Harun sebagai persoalan yang serius, sehingga dibutuhkan penjelasan lengkap dari Menkumham.

"Saya anggap soal ini serius karena nanti di rapat kerja akan kami tanyakan. Kami persoalkan, mohon penjelasan selengkap-lengkapnya mengapa sampai begitu lama dan kemudian salah," ujar dia.

Baca juga: Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada Selasa, 7 Januari 2020.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan, Harun tiba di Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat maskapai Batik Air.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soekarna-Hatta, bahwa HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," kata Ronny kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Ronny menuturkan, informasi kepulangan Ronny Masiku tersebut baru diketahui karena terdapat kelambatan dalam memproses data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tempat Harun tiba di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut PKS Ingin Jadi Kader, Sandiaga Klaim Masih Konsultasi dengan Kiai

Disebut PKS Ingin Jadi Kader, Sandiaga Klaim Masih Konsultasi dengan Kiai

Nasional
Ahmad Ali Minta Tim Delapan KPP Tahan Diri Bocorkan Informasi Soal Cawapres Anies

Ahmad Ali Minta Tim Delapan KPP Tahan Diri Bocorkan Informasi Soal Cawapres Anies

Nasional
Beda Suara di Internal Nasdem Soal Waktu Penentuan Cawapres Anies

Beda Suara di Internal Nasdem Soal Waktu Penentuan Cawapres Anies

Nasional
Praperadilan LP3HI Tak Diterima, PN Jakarta Selatan: Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Masih Diselidiki

Praperadilan LP3HI Tak Diterima, PN Jakarta Selatan: Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Masih Diselidiki

Nasional
Punya Pengaruh Luas, Jokowi Diminta Bijak soal 'Endorsement' Capres

Punya Pengaruh Luas, Jokowi Diminta Bijak soal "Endorsement" Capres

Nasional
Kemenlu Ungkap Ada WNI Kasus TPPO yang Kembali Kerja di Perusahaan 'Online Scam' Usai Dipulangkan

Kemenlu Ungkap Ada WNI Kasus TPPO yang Kembali Kerja di Perusahaan "Online Scam" Usai Dipulangkan

Nasional
Update 31 Mei 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 428 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.807.513

Update 31 Mei 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 428 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.807.513

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu Dikhawatirkan Bisa Memicu Ketidakadilan

Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu Dikhawatirkan Bisa Memicu Ketidakadilan

Nasional
Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi TWP AD 2019-2020

Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi TWP AD 2019-2020

Nasional
KPK Duga Kepala Bea Cukai Makassar Tukar Valas ke Rupiah Sebelum Beli Rumah

KPK Duga Kepala Bea Cukai Makassar Tukar Valas ke Rupiah Sebelum Beli Rumah

Nasional
MK Enggan Tanggapi Ancaman DPR soal Putusan Sistem Pemilu

MK Enggan Tanggapi Ancaman DPR soal Putusan Sistem Pemilu

Nasional
BPIP: Negara Ini Tak Akan Bubar dengan Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup

BPIP: Negara Ini Tak Akan Bubar dengan Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup

Nasional
Paloh, AHY, dan Presiden PKS Cium Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa

Paloh, AHY, dan Presiden PKS Cium Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa

Nasional
Yasonna Peringatkan Turis Asing yang Melanggar Hukum di Bali: Deportasi dan Cekal

Yasonna Peringatkan Turis Asing yang Melanggar Hukum di Bali: Deportasi dan Cekal

Nasional
Ekspor Pasir Laut Diizinkan, Menteri ESDM Singgung Keselamatan Alur Pelayaran

Ekspor Pasir Laut Diizinkan, Menteri ESDM Singgung Keselamatan Alur Pelayaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com