Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Yasonna, Komisi III akan Minta Penjelasan soal Harun Masiku

Kompas.com - 22/01/2020, 21:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Komisi III DPR terus mengikuti polemik yang terjadi dalam upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan Harun Masiku tiba di Indonesia dari Singapura sejak 7 Januari 2020.

Atas kejadian itu, Hinca mengatakan, Komisi III akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memberikan keterangan.

"Kalau di Komisi III, kami akan menanyakan kepada Menkumham, yang minggu depan kami akan rapat kerja bersama tentang sistem keimigrasian kita, supaya jelas kami tanyakan di Komisi III, apa sih yang sebenarnya terjadi antara waktu-waktu yang dipolemikkan per hari ini," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku di Indonesia, Yasonna Laoly Bungkam

Hinca mengatakan, informasi keberadaan Harun Masiku selaku tersangka dalam kasus suap Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, harus secepatnya diketahui KPK dan aparat Kepolisian, agar memudahkan penangkapan.

Selain itu, Hinca juga akan menanyakan kepada Menkumham, apakah ada yang ditutupi dari keberadaan Harun Masiku.

"Ya nanti kita tanyakan, ditutup-tutupi atau dibuka-buka, nanti kita ingin penjelasan resmilah mereka, kan teman-teman sama saya juga pastilah bertanya juga ke mereka, kenapa begini," ujar dia.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, apabila ada yang ditutupi dari kasus Harun Masiku, akan sangat berbahaya.

Ia pun menganggap, kasus Harun sebagai persoalan yang serius, sehingga dibutuhkan penjelasan lengkap dari Menkumham.

"Saya anggap soal ini serius karena nanti di rapat kerja akan kami tanyakan. Kami persoalkan, mohon penjelasan selengkap-lengkapnya mengapa sampai begitu lama dan kemudian salah," ujar dia.

Baca juga: Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada Selasa, 7 Januari 2020.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan, Harun tiba di Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat maskapai Batik Air.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soekarna-Hatta, bahwa HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," kata Ronny kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Ronny menuturkan, informasi kepulangan Ronny Masiku tersebut baru diketahui karena terdapat kelambatan dalam memproses data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tempat Harun tiba di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com