Mahfud: Pengusutan Korupsi Jiwasraya Jangan Dibelokkan ke Perdata

Kompas.com - 22/01/2020, 20:07 WIB
Mahfud MD saat ditemui di Hotel Shangri-La, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAMahfud MD saat ditemui di Hotel Shangri-La, Rabu (22/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan Kejaksaan Agung agar kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak dibelokkan ke unsur perdata.

"Dalam hukum pidana, ada jalurnya sendiri. Kalau sudah masuk ke ranah hukum pidana, tentu tidak bisa dibelokkan ke perdata kalau memang ada unsur pidananya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Namun, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan lanjutan menunjukkan bahwa ada unsur pada kasus itu yang masuk ke ranah perdata, Mahfud mendorong agar diselesaikan menggunakan aturan hukum perdata.

Baca juga: Kejagung Telusuri Keterlibatan Manajer Investasi di Korupsi Jiwasraya

Namun, ia menekankan bahwa pengusutan menggunakan hukum perdata tidak akan dapat mengubah substansi pidananya.

"Hanya karena sudah diketahui, lalu ditempuh ke langkah-langkah keperdataan, itu tidak boleh di dalam hukum pidana. Kita ikuti saja perkembangannya," lanjut Mahfud.

Dengan demikian, Mahfud memastikan proses hukum atas kasus dugaan korupsi Jiwasraya tetap berjalan.

Dalam pertemuan dengan Kejaksaan Agung pada Rabu, kata Mahfud, dibahas poin-poin penanganan kasus Jiwasraya.

Mahfud meminta masyarakat menunggu proses hukum yang ada.

Baca juga: Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

"Semua pihak supaya supaya menunggu dan masyarakat seperti anda turut mengawasi. Tetapi jangan diwarnai dengan berita-berita yang tendensius, hoaks itu. Silakan jalan (proses hukum) baik Asabri maupun Jiwasraya," tambah dia.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung membuka kemungkinan akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, pasal TPPU akan digunakan apabila penyidik menemukan hasil korupsi yang disamarkan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Nasional
Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Nasional
Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Nasional
Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Nasional
Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Nasional
Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasional
MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

Nasional
Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umrah Dilakukan

Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umrah Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X