Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Kompas.com - 22/01/2020, 17:38 WIB
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDPR RI menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI, Selasa (20/1/2020), menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan.

Salah satunya interupsi terkait Rancang Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang baru disahkan masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2020.

Anggota Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengingatkan agar DPR mulai mewaspadai adanya penumpang gelap yang memanfaatkan keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk kepentingan pribadi.

"Kami mengingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap Omnibus Law (cipta lapangan kerja). Dalam hal ini adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset, yang dipikir hanyalah keuntungan," kata Zainuddin

Baca juga: Jika Omnibus Law Berlaku, Pemerintah Tak akan Lindungi Investor Nakal

Zainuddin mengingatkan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak melemahkan perekonomian rakyat kecil.

"Maka sekali lagi, saya dari PAN mengajak tentu di mulai dari wilayah sendiri, mengajak anggota DPR, mengajak pemerintah dan kita bersama, untuk bisa mencegah campur tangan para pemburu rente," ujar Zainuddin.

"Kita ingin menghasilkan Omnibus Law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak menyengsarakan rakyat," lanjut dia.

Baca juga: Tanggapi Demonstrasi Omnibus Law, Mahfud MD: Undang-undang Pasti Ada yang Protes

Adapun sebelumnya, DPR mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 pada rapat Paripurna ke-8.

50 RUU yang disahkan dalam Prolegnas prioritas termasuk empat RUU Omnibus Law, yaitu RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X