Kompas.com - 22/01/2020, 17:38 WIB
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDPR RI menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI, Selasa (20/1/2020), menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan.

Salah satunya interupsi terkait Rancang Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang baru disahkan masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2020.

Anggota Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengingatkan agar DPR mulai mewaspadai adanya penumpang gelap yang memanfaatkan keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk kepentingan pribadi.

"Kami mengingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap Omnibus Law (cipta lapangan kerja). Dalam hal ini adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset, yang dipikir hanyalah keuntungan," kata Zainuddin

Baca juga: Jika Omnibus Law Berlaku, Pemerintah Tak akan Lindungi Investor Nakal

Zainuddin mengingatkan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak melemahkan perekonomian rakyat kecil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Maka sekali lagi, saya dari PAN mengajak tentu di mulai dari wilayah sendiri, mengajak anggota DPR, mengajak pemerintah dan kita bersama, untuk bisa mencegah campur tangan para pemburu rente," ujar Zainuddin.

"Kita ingin menghasilkan Omnibus Law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak menyengsarakan rakyat," lanjut dia.

Baca juga: Tanggapi Demonstrasi Omnibus Law, Mahfud MD: Undang-undang Pasti Ada yang Protes

Adapun sebelumnya, DPR mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 pada rapat Paripurna ke-8.

50 RUU yang disahkan dalam Prolegnas prioritas termasuk empat RUU Omnibus Law, yaitu RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja.

Baca tentang


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X