Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Kompas.com - 22/01/2020, 17:35 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyarankan agar warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, memaafkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Warga Tanjung Priok hari ini berdemonstrasi karena tersinggung dengan ucapan Yasonna Laoly yang menyebut kemiskinan di Tanjung Priok menyebutkan wilayah itu rawan kriminal.

Menurut Masduki, pernyataan Yasonna merupakan keseleo lidah semata.

"Iyalah, saya kira (warga Priok) itu memaafkan. Perlu ada solusi antara warga Priok untuk ya, semacam tak terlalu keras begitu menyikapi pernyataan Pak Yasonna, begitu juga Pak Yasonna saya kira lebih pada keseleo lidah untuk menyampaikan sesuatu yang membuat warga Priok merasa tak nyaman," kata Masduki saat dihubungi wartawan, Rabu (22/1/2020).


Baca juga: Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Masduki mengatakan, warga Tanjung Priok sedianya bisa memaafkan, karena Wapres Ma'ruf Amin yang juga berasal dari wilayah tersebut cenderung memaafkan.

Terutama, pada hal-hal yang sebenarnya tak dimaksudkan untuk menyakiti alias keseleo lidah.

"Saya yakin warga Priok akan mengikuti Bapaknya yang jadi Wapres, untuk cenderung memaafkan terhadap hal-hal yang sebenarnya tak dimaksudkan untuk menyakiti," kata dia.

Hari ini, sejumlah warga Tanjung Priok berdemonstrasi di depan gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan kawasan Tanjung Priok identik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

Baca juga: Warga Tanjung Priok kepada Yasonna Laoly: Kami Memang Tatoan, tapi Kami Bukan Kriminal

Yasonna Laoly sebelumnya menilai kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dia sempat membandingkan antara kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Menteng Jakarta Pusat.

Dalam perbandingannya, dia menyebut, Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin.

Sedangkan hal sebaliknya terjadi di kawasan pemukiman Menteng.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X