Kompas.com - 22/01/2020, 12:11 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa Staf Khusus Presiden mengakui mengalami kesulitan dalam menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat baru satu dari 21 orang staf khusus presiden dan wakil presiden yang sudah melapor.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono misalnya, dia mengaku mengalami kesulitan karena ini adalah pertama baginya menyusun LHKPN.

"Untuk yang pertama kali seperti saya lumayan (sulit)," kata Dini kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: KPK: Baru Satu Staf Khusus Presiden-Wapres yang Setor LHKPN

Dini menyebutkan, saat membuka situs KPK banyak link yang harus dibuka dan dibaca sebagai panduan.

Sementara, tugasnya sebagai staf khusus Presiden juga cukup menyita waktu. Hampir setiap hari ada rapat dalam waktu yang panjang.

"Jadi memang butuh waktu khusus untuk buka link satu-satu dan baca panduannya," kata Dini.

"Kalau sudah pernah mungkin lebih mudah sih ya. Karena sudah paham apa aja yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya," ujar dia.

Baca juga: Diingatkan Lapor LHKPN, Staf Khusus Presiden Kritik KPK

Namun, Dini berjanji akan menyetorkan LHKPN paling lambat awal Februari. KPK sendiri memberi tenggat hingga 20 Februari.

"Untuk LHKPN saya sendiri akan segera disubmit paling lambat awal bulan depan," ucap dia.

Staf Khusus Presiden lainnya, Adamas Belva Syah Devara juga mengaku masih dalam proses menyusun LHKPN. Ia masih berdiskusi dengan KPK.

"Masih ada beberapa hal yang didiskusikan dengan KPK tentang cara penghitungannya," kata dia.

Belva mengaku masih berdiskusi dengan pihak KPK terkait aset non-cash. Namun, ia optimistis bisa menyelesaikan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

"Dateline masih satu bulan lagi. Seharusnya cukup. Akan lapor dalam 1-2 minggu kedepan. Ini hati-hati supaya tidak salah, karena baru pertama kali lapor," kata dia.

Baca juga: Fadjroel: Mensesneg Sudah Ingatkan Menteri hingga Stafsus Lapor LHKPN

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Nasional
Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Nasional
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Nasional
5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

Nasional
Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Nasional
Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Nasional
Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Nasional
Undang-undang Penipuan Online

Undang-undang Penipuan Online

Nasional
Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

Nasional
2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Nasional
LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.