Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden Mengaku Kesulitan Susun LHKPN

Kompas.com - 22/01/2020, 12:11 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa Staf Khusus Presiden mengakui mengalami kesulitan dalam menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat baru satu dari 21 orang staf khusus presiden dan wakil presiden yang sudah melapor.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono misalnya, dia mengaku mengalami kesulitan karena ini adalah pertama baginya menyusun LHKPN.

"Untuk yang pertama kali seperti saya lumayan (sulit)," kata Dini kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: KPK: Baru Satu Staf Khusus Presiden-Wapres yang Setor LHKPN

Dini menyebutkan, saat membuka situs KPK banyak link yang harus dibuka dan dibaca sebagai panduan.

Sementara, tugasnya sebagai staf khusus Presiden juga cukup menyita waktu. Hampir setiap hari ada rapat dalam waktu yang panjang.

"Jadi memang butuh waktu khusus untuk buka link satu-satu dan baca panduannya," kata Dini.

"Kalau sudah pernah mungkin lebih mudah sih ya. Karena sudah paham apa aja yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya," ujar dia.

Baca juga: Diingatkan Lapor LHKPN, Staf Khusus Presiden Kritik KPK

Namun, Dini berjanji akan menyetorkan LHKPN paling lambat awal Februari. KPK sendiri memberi tenggat hingga 20 Februari.

"Untuk LHKPN saya sendiri akan segera disubmit paling lambat awal bulan depan," ucap dia.

Staf Khusus Presiden lainnya, Adamas Belva Syah Devara juga mengaku masih dalam proses menyusun LHKPN. Ia masih berdiskusi dengan KPK.

"Masih ada beberapa hal yang didiskusikan dengan KPK tentang cara penghitungannya," kata dia.

Belva mengaku masih berdiskusi dengan pihak KPK terkait aset non-cash. Namun, ia optimistis bisa menyelesaikan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

"Dateline masih satu bulan lagi. Seharusnya cukup. Akan lapor dalam 1-2 minggu kedepan. Ini hati-hati supaya tidak salah, karena baru pertama kali lapor," kata dia.

Baca juga: Fadjroel: Mensesneg Sudah Ingatkan Menteri hingga Stafsus Lapor LHKPN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com