Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Mengkhawatirkan KPK dan Menanti Titik Balik Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 22/01/2020, 09:57 WIB
Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKoordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Kasus penyuapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjadi ujian pertama bagi pimpinan baru KPK untuk menjawab kekhawatiran soal pelemahan lembaga antirasuah.

Kekhawatiran akan KPK yang tak lagi “bertaji” di bawah pimpinan dan undang-undang KPK yang baru (UU Nomor 19 Tahun 2019) dinilai terbukti jika melihat penanganan KPK sejauh ini dalam kasus yang melibatkan kader Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tersebut.

KPK seakan tak bernyali saat berhadapan dengan partai penguasa.

Usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu dan sejumlah orang lainnya, di antaranya disebut-sebut staf Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto, pada Rabu (8/1/2020) lalu, KPK dikabarkan tak berkutik saat hendak melakukan serangkaian tindakan lanjutan.

Tim KPK ditahan oleh petugas kepolisian saat menyambangi kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Tim disebut-sebut tengah membuntuti Hasto yang dikabarkan berada di sana. Para petugas KPK bahkan diminta menjalani tes urine.

Pimpinan KPK terkesan tak bernyali dengan menyebut insiden ini hanya sebagai kesalahpahaman.

Tak bernyali tak berkutik

 

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, hanya menyebut keberadaan petugas KPK di PTIK untuk melaksanakan shalat di masjid. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang lebih masuk akal.

Tak hanya sampai di situ para petugas KPK dibuat tak berkutik. Tim KPK juga diberitakan dihalang-halangi oleh petugas keamanan PDIP saat menyambangi kantor partai berlambang banteng tersebut.

PDIP beralasan pihaknya mencegah tim KPK karena hendak melakukan penggeledahan tanpa dibekali surat izin dari Dewan Pengawas.

Penjelasan berbeda disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang mengatakan timnya mendatangi kantor PDIP untuk melakukan penyegelan dan telah dibekali dengan kelengkapan surat. Namun, tim tak diberikan izin oleh petugas keamanan PDIP.

“(Petugas keamanan PDIP) Ketika mau pamit ke atasannya telepon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka (tim penyelidik) mau (menyegel) beberapa objek lagi jadi ditinggalkan,” ujar Lili.

Tak ada penjelasan mengapa tim KPK harus menunggu izin dari PDIP untuk menyegel salah satu ruangan di kantor PDIP.

Padahal, penyegelan atau pemberian KPK line merupakan kewenangan tim KPK tanpa membutuhkan izin dari Dewan Pengawas.

Sementara beberapa saat sebelumnya, tim KPK mampu menyegel ruang kerja Wahyu Setiawan di kantor KPU.

Secara internal gagap

Secara internal, KPK pun dinilai gagap dalam menindaklanjuti OTT kasus suap PAW anggota DPR.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, mengatakan permintaan surat izin penggeledahan atas kasus suap komisioner KPU baru dilayangkan Jumat (10/1/2020) malam, atau dua hari setelah OTT terhadap Wahyu.

Kegagapan dalam berkomunikasi juga tampak dengan menyebut kapan penggeledahan akan dilakukan.

Panjangnya birokrasi sebagai dampak dari Undang-undang KPK yang baru membuat penggeledahan tak bisa segera dilakukan.

Bahkan, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan baru pertama kali dalam sejarah KPK penggeledahan dilakukan berhari-hari setelah OTT.

 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Penggeledahan pasca-OTT bersifat mendesak dilakukan. Lamanya waktu untuk melakukan penggeledahan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti.

Sejauh ini, publik masih menunggu nyali KPK di bawah pimpinan yang baru.

Keberanian KPK dalam membongkar tuntas kasus suap PAW anggota DPR yang menjerat Wahyu Setiawan dan Harun Masiku akan mampu memberikan harapan akan keberlanjutan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Pembahasan mengenai hal ini akan diangkat dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/1/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Perpres KPK

Di tengah merebaknya skpetisisme pemberantasan korupsi, pemerintah mengklaim tiga peraturan presiden (perpres) tentang KPK yang segera diterbitkan akan mampu memperkuat KPK.

Tiga perpres tersebut terkait dewas KPK, organisasi KPK, dan perubahan status pegawai KPK.

Dalam rancangan Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan Organ Pelaksana (Ortaka) Pimpinan KPK yang tersebar, fungsi pimpinan KPK sebagai penyelidik, penyidik sekaligus penunutut umum kembali dihidupkan.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat (1) poin e draf tersebut. Sebelumnya, fungsi pimpinan KPK selaku penyidik dan penuntut umum telah dihapuskan melalui UU KPK yang baru.

Perpres juga diklaim mampu menjawab permasalah birokratis dalam hubungan antara pimpinan dan dewas KPK sebagai dampak dari berlakunya UU KPK yang baru.

Lantas, mampukah perpres membuat pemberantasan korupsi kembali “bertaji”? Saksikan Satu Meja The Forum, Rabu (22/1/2020) di Kompas TV.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Nasional
Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Nasional
Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Nasional
Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Nasional
Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Nasional
58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

Nasional
Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Nasional
Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Nasional
FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

Nasional
Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Nasional
KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.