Mengkhawatirkan KPK dan Menanti Titik Balik Pemberantasan Korupsi

Penggeledahan pasca-OTT bersifat mendesak dilakukan. Lamanya waktu untuk melakukan penggeledahan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti.

Sejauh ini, publik masih menunggu nyali KPK di bawah pimpinan yang baru.

Keberanian KPK dalam membongkar tuntas kasus suap PAW anggota DPR yang menjerat Wahyu Setiawan dan Harun Masiku akan mampu memberikan harapan akan keberlanjutan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Pembahasan mengenai hal ini akan diangkat dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/1/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Perpres KPK

Di tengah merebaknya skpetisisme pemberantasan korupsi, pemerintah mengklaim tiga peraturan presiden (perpres) tentang KPK yang segera diterbitkan akan mampu memperkuat KPK.

Tiga perpres tersebut terkait dewas KPK, organisasi KPK, dan perubahan status pegawai KPK.

Dalam rancangan Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan Organ Pelaksana (Ortaka) Pimpinan KPK yang tersebar, fungsi pimpinan KPK sebagai penyelidik, penyidik sekaligus penunutut umum kembali dihidupkan.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat (1) poin e draf tersebut. Sebelumnya, fungsi pimpinan KPK selaku penyidik dan penuntut umum telah dihapuskan melalui UU KPK yang baru.

Perpres juga diklaim mampu menjawab permasalah birokratis dalam hubungan antara pimpinan dan dewas KPK sebagai dampak dari berlakunya UU KPK yang baru.

Lantas, mampukah perpres membuat pemberantasan korupsi kembali “bertaji”? Saksikan Satu Meja The Forum, Rabu (22/1/2020) di Kompas TV.