Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rebranding" TVRI Tak Sesuai Rencana Juga Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Kompas.com - 22/01/2020, 08:33 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Maryuni Kabul Budiono mengatakan, pelaksanaan program kerja rebranding TVRI yang tak sesuai rencana juga jadi alasan pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama.

Budiono mengatakan, pelaksaan rebranding TVRI memang telah jadi program kerja yang ditetapkan.

Namun, dalam pelaksanaannya, program rebranding TVRI tidak sesuai rencana kerja.

"Dewas tentu melihat perlu ada kegiatan rebranding untuk mengubah image TVRI sebagai LPP menjadi media pemersatu bangsa dan lembaga penyiaran publik berkelas dunia," kata Budiono dalam rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Dewas TVRI Sebut Pembayaran Hak Siar Liga Inggris Berpotensi Mirip Jiwasraya

Budiono mengatakan, program rebranding TVRI dibagi dalam dua tahap, yaitu pada 2018 dan 2019.

Pada tahap pertama di 2018, program rebranding berupa penggantian logo dan pembaruan aplikasi berjalan sesuai rencana.

"Pada 2018, dengan nilai kontrak lebih drari Rp 970 juta oleh konsultan brand yang memang melakukannya sesuai dengan yang diatur," ucap dia. 

Namun, tahap berikutnya pada 2019, program implementasi dari hasil rebranding itu tidak masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Budiono menyatakan, biaya implementasi rebranding sebesar Rp 8,2 miliar. Biaya itu diambil salah satunya dari anggaran Program dan Berita senilai Rp 6,2 miliar.

Baca juga: Alasan-alasan Dewas TVRI Pecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama

"Pada 2019 ada proses implementasi dan aplikasi rebranding dengan menggunakan anggaran yang sudah ada. Jadi itu dari anggaran Program dan Berita, Direktorat Pengembang Nusa, dan Direktorat Umum," ujar Budiono.

"Yang paling banyak diambil dari Program dan Berita senilai Rp 6,2 miliar," kata dia.

Anggaran program dan berita itu sebagian merupakan honor satuan kerabat kerja (SKK). Akhirnya, kata Budiono, anggaran tak cukup untuk membayarkan honor SKK.

"Sebagian sebenarnya diperuntukkan honor satuan kerabat kerja (SKK) yang kemudian berdampak pada tidak tepatnya dibayarkan honor SKK," ucap dia.

Selain itu, Budiono, mengatakan pelaksanaan program dan berita juga jadi bermasalah. Ini berdampak pada berkurangnya biaya program lain yang menumpuk menjadi persoalan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com