"Rebranding" TVRI Tak Sesuai Rencana Juga Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Kompas.com - 22/01/2020, 08:33 WIB
Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI Arief Hidayat (kanan) bersama anggota Maryuni Kabul Budiono (tengah) dan Made Ayu Dwie Mahenny (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Rapat tersebut untuk mendapat kejelasan dari Dewan Pengawas TVRI tentang perkembangan penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI Arief Hidayat (kanan) bersama anggota Maryuni Kabul Budiono (tengah) dan Made Ayu Dwie Mahenny (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Rapat tersebut untuk mendapat kejelasan dari Dewan Pengawas TVRI tentang perkembangan penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Maryuni Kabul Budiono mengatakan, pelaksanaan program kerja rebranding TVRI yang tak sesuai rencana juga jadi alasan pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama.

Budiono mengatakan, pelaksaan rebranding TVRI memang telah jadi program kerja yang ditetapkan.

Namun, dalam pelaksanaannya, program rebranding TVRI tidak sesuai rencana kerja.

"Dewas tentu melihat perlu ada kegiatan rebranding untuk mengubah image TVRI sebagai LPP menjadi media pemersatu bangsa dan lembaga penyiaran publik berkelas dunia," kata Budiono dalam rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Dewas TVRI Sebut Pembayaran Hak Siar Liga Inggris Berpotensi Mirip Jiwasraya

Budiono mengatakan, program rebranding TVRI dibagi dalam dua tahap, yaitu pada 2018 dan 2019.

Pada tahap pertama di 2018, program rebranding berupa penggantian logo dan pembaruan aplikasi berjalan sesuai rencana.

"Pada 2018, dengan nilai kontrak lebih drari Rp 970 juta oleh konsultan brand yang memang melakukannya sesuai dengan yang diatur," ucap dia. 

Namun, tahap berikutnya pada 2019, program implementasi dari hasil rebranding itu tidak masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Budiono menyatakan, biaya implementasi rebranding sebesar Rp 8,2 miliar. Biaya itu diambil salah satunya dari anggaran Program dan Berita senilai Rp 6,2 miliar.

Baca juga: Alasan-alasan Dewas TVRI Pecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama

"Pada 2019 ada proses implementasi dan aplikasi rebranding dengan menggunakan anggaran yang sudah ada. Jadi itu dari anggaran Program dan Berita, Direktorat Pengembang Nusa, dan Direktorat Umum," ujar Budiono.

"Yang paling banyak diambil dari Program dan Berita senilai Rp 6,2 miliar," kata dia.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X