Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sambut Positif Panja Jiwasraya

Kompas.com - 22/01/2020, 07:58 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambut positif pembentukan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya oleh Komisi VI dan Komisi XI DPR.

Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Jokowi memandang panja tersebut memiliki visi yang sama dengan pemerintah.

"Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur. Restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah," kata Fadjroel kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Komisi VI DPR Sahkan Anggota Panja Jiwasraya

Dengan Panja ini, Presiden berharap industri jasa keuangan Indonesia semakin terawasi dengan sangat baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

"Hari ini Komisi VI mengesahkan tiga panja. Satu, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dan Panja BUMN Energi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Selain itu, Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.

Baca juga: Komisi VI Bentuk Panja Jiwasraya, Fraksi Demokrat Tak Serahkan Nama

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan, Panja Pengawasan Keuangan itu akan membahas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya, Bank Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat. Namun, Komisi XI akan memprioritaskan pembahasan kasus Jiwasraya.

"Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, dengan prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bank Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen," kata Dito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com