Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Geologi pusat untuk memilih lahan relokasi warga yang terdampak banjir bandang di daerahnya beberapa waktu lalu.

Hal itu ia katakan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

"Kita melibatkan Badan Geologi supaya jangan sampai terjadi setelah direlokasi ada bencana lagi. Karena lahannya tidak sesuai kan. Tidak sesuai secara teknis," ujar Iti.

Baca juga: Hasil Pantauan Udara BNPB di Lebak: Alam Rusak Parah dan Tambang Liar Ilegal

Iti menjelaskan, tanah yang digunakan untuk relokasi harus sesuai dengan kajian Badan Geologi.

Sehingga tidak terjadi lagi bencana yang berimbas pada warga setempat.

"Kalau secara teknis kajiannya memadai kan sesuai tidak ada lagi nanti terjadi bencana di situ di lokasi tersebut," ungkapnya.

Terkait pembangunan rumah untuk para korban, lanjut Iti, akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Masyarakat yang terdampak itu yang rusak berat akan mendapatkan bantuan 50 juta rusak ringan itu 10 rusak sedang 25 juta," ujarnya.

"Jadi pemerintah yang akan membantu membangunkan atau mungkin diberikan dananya kepada masyarakat untuk membangun kembali huniannya," ucapnya.

Baca juga: Ini Hasil Rapat soal Rekonstruksi Bencana Lebak dan Bogor

Sementara itu, Muhadjir mengatakan proses pemulihan hunian bukan sepenuhnya tanggungjawab pemerintah.

Kata dia, semua pihak harus bergotong royong melakukan pemulihan lokasi terdampak bencana.

"Jadi ini kan tanggung renteng, saling gotong royong jadi bebannya juga harus ditanggung sama-sama. Ya tadi skemanya untuk yang berat 50 juta sedang 25 juta, dan yang ringan 10 juta," kata Muhadjir.

Baca juga: Satgas PETI Tutup Empat Tambang Emas Ilegal di Lebak

Rapat yang digelar di kantor Muhadjir itu membahas pemulihan lahan dan relokasi penduduk setelah bencana banjir bandang di wilayah Lebak, Banten dan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Jadi ini sudah rapat kedua kalinya di Kemenko PMK sesuai tugas dari Kemenko PMK kan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya dipercepat untuk pemulihan kondisi yang menjadi sumber bencana," kata Muhadjir usai rapat.