Kompas.com - 21/01/2020, 20:41 WIB
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1/2020). Mantan Ketua Umum PPP itu divonis pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1/2020). Mantan Ketua Umum PPP itu divonis pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku bersyukur dengan vonis yang diterima mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy.

Sebab, menurut Arsul Sani, Romy hanya terbukti menerima gratifikasi dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Dengan demikian, menurut Arsul Sani, Romahurmuziy tidak terkena pasal suap seperti diatur dalam Pasal 12 b.

Baca juga: Romahurmuziy Divonis 2 Tahun, PPP Lega

Namun, pernyataan Arsul Sani kemudian dibantah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Menurut Fickar, Pasal 11 justru kerap digunakan sebagai pasal suap. Sedangkan, pasal gratifikasi biasanya dikenakan Pasal 12b.

Dengan demikian, menurut Fickar, pernyataan Romahurmuziy tidak dikenakan pasal suap jelas keliru.

Baca juga: Bantah PPP soal Vonis Romahurmuziy, Pakar Hukum Jelaskan Beda Pasal Suap dengan Gratifikasi

Lantas apa perbedaan antara gratifikasi dan suap?

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menyatakan, ada perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap.

Gratifikasi diartikan sebagai sebuah pemberian dalam arti yang lebih luas dan bukan janji.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma dan fasilitas lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X