Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VI Bentuk Panja Jiwasraya, Fraksi Demokrat Tak Serahkan Nama

Kompas.com - 21/01/2020, 19:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama Panitia Kerja (Panja) kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rapat kerja internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Namun, Fraksi Partai Demokrat tidak mengirimkan nama-nama untuk menjadi anggota Panja Jiwasraya.

Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung mengatakan hal itu terjadi karena Fraksi Partai Demokrat belum menentukan sikapnya secara resmi terkait keputusan pembentukan panja.

"Mereka memang menunggu keputusan dari fraksi terkait dengan nama-nama yang akan diajukan ataukah fraksi Partai Demokrat memutuskan yang lain. Jadi kita masih menunggu," kata Martin.

Baca juga: Komisi VI dan XI Bentuk Panja Jiwasraya, Demokrat Ngotot Ingin Pansus

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, dalam rapat kerja Komisi VI sebelumnya, ada dua fraksi yang ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) yaitu Fraksi PKS dan Partai Demokrat.

Namun, Komisi VI akhirnya memutuskan membentuk panja, sehingga Fraksi PKS dan Partai Demokrat harus kembali memutuskan sikap internal fraksi.

"Nah hari ini kita memutuskan untuk follow up dari keputusan rapat internal komisi VI yaitu penetapan anggota panja dan pimpinan panja," kata Aria.

Aria mengatakan, tidak ada tengat waktu untuk Partai Demokrat mengajukan nama-nama anggota dalam Panja Jiwasraya.

Menurut dia, Panja tetap akan bekerja meskipun Demokrat belum mengajukan nama anggota dalam Panja.

"Kami tidak harus menunggu lengkap baru panja bekerja. Minggu ini bisa kerja," ujarnya.

Baca juga: Komisi VI DPR Sahkan Anggota Panja Jiwasraya

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

"Hari ini Komisi VI mengesahkan tiga panja. Satu, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dan Panja BUMN Energi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com