Ombudsman: Kemenristek Dikti dan Kemendagri Jadi Kementerian yang Tingkat Kepatuhan Rendah

Kompas.com - 21/01/2020, 18:33 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristek Dikti) dan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tingkat kepatuhannya rendah terhadap rekomendasi Ombudsman.

Akan tetapi, saat ini Kemenristek Dikti telah berubah nama setelah fungsi terkait pendidikan tinggi dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kemenristek Dikti tadinya ya, kalau sekarang kan Kemendikbud," ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1/2020).

"Lalu Kemendagri. Itu juga beberapa perlu menjadi perhatian," kata Amzulian.


Baca juga: Ombudsman Ingatkan Perusahaan Asuransi Taat pada Ketentuan Tata Kelola yang Baik

Amzulian mengatakan, dari empat rekomendasi yang diberikan Ombudsman kepada Kemenristek Dikti, hanya satu saja yang mereka patuhi.

Salah satu yang tidak dijalankan antara lain terkait laporan adanya plagiarisme oleh rektor terpilih.

Sementara, yang dipatuhi terkait status perguruan tinggi kesehatan.

"Memang kami juga mengapresiasi karena Pak Mendikbud baru-baru ini sudah mampir ke Ombudsman. Kami koordinasi dan kami sampaikan hal ini. Mudah-mudahan menjadi atensi beliau," kata dia.

Sementara, untuk Kemendagri, meski tak disebutkan contoh rekomendasi yang dijalankan, akan tetapi kementerian yang kini dipimpin Tito Karnavian itu disebutkan cukup banyak tak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Baca juga: Ombudsman Bentuk Tim Pengkaji Investasi Perusahaan Asuransi

Selain itu, ada beberapa kementerian/lembaga lainnya yang juga tak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Polri.

"Mungkin ke depannya akan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi terhadap upaya pelaksanaan rekomendasi tersebut," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X