Kompas.com - 21/01/2020, 16:52 WIB
Anggota tim hukum PDI-P Maqdir Ismail ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimAnggota tim hukum PDI-P Maqdir Ismail ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Kuasa hukum eks Sektetaris Mahkamah Agung Nurhadi, Maqdir Ismail menyatakan, kliennya akan mengikuti proses hukum berikutnya setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Nurhadi dan kawan-kawan.

"Tentu argumen kita bisa berdebat bisa setuju atau tidak. Hanya saja sudah diputus tinggal kewajiban klien kami mengikuti proses hukum, itu mulai dari pemeriksaan tersangka dan kemudian sampai proses sidang," kata Maqdir usai sidang putusan di PN Jaksel, Selasa (21/1/2020).

Maqdir menuturkan, pihaknya menunggu proses persidangan untuk membuktikan bahwa Nurhadi dkk tidak melakukan tindak pidana suap sebagaimana disangkakan KPK.

Baca juga: Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Nurhadi oleh KPK Sah

"Kita bisa buktikan dalam proses persidangan. Apakah sangkaan ini benar atau tidak benar," ujar Maqdir.

Pasalnya, hakim praperadilan tidak mempertimbangkan beberapa bukti yang diajukan oleh Maqdir karena dianggap sudah masuk ke dalam pokok perkara.

Padahal, menurut Maqdir, bukti permulaan yang diajukan KPK mestinya sudah menunjukkan ada tidaknya suap yang disangkakan oleh KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menurut kami bukti permukaannya harus menunjukan bukti bahwa perbuatan pidana itu memang dilakukan. Kalau ada suap, suapnya harus ada, tidak bisa pakai asumsi bahwa orang trima suap, sumbernya harus jelas," kata Maqdir.

Diberitakan sebelumnya, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Jaini menolak gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi cs.

Hakim menyatakan, penetapan Nurhadi cs sebagai tersangka yang dilakukan KPK telah sah secara hukum.

"Menolak permohonan praperadilan para pemohon yaitu pemohon 1 Rezky Herbiyono, pemohon 2 Nurhadi, dan pemohon 3 Hiendra Soenjoto untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Ahmad Jaini saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.

Baca juga: Praperadilan Ditolak, Nurhadi Cs Diminta KPK untuk Kooperatif

Nurhadi cs mengajukan praperadilan berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Dalam kasus yang menjeratnya, Nurhadi diduga melalui Rezky telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.