Komisi XI DPR Bentuk Panja Pengawasan Industri Keuangan, Prioritaskan Kasus Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan Panja Pengawasan Keuangan itu akan membahas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya, Bank Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat. Namun, Komisi XI akan memprioritaskan pembahasan kasus Jiwasraya.

"Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, dengan prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bank Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen," kata Dito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Korupsi Jiwasraya, Kejagung Kemungkinan Pakai Pasal Pencucian Uang

Ia menjelaskan pembentukan panja itu diputuskan dalam rapat internal Komisi XI DPR pada Senin (20/1/2020).

Sebab, kata Dito, perkembangan soal krisis keuangan di perusahaan jasa keuangan BUMN itu berpotensi mengganggu industri jasa keuangan dan iklim investasi.

"Sebenarnya kami telah menyikapi kasus Jiwasraya ini masa sidang pertama yang lalu," ujarnya.

"Tapi kebetulan karena itu sesuatu yang cukup sensitif, kami buat secara tertutup. Tapi dengan situasi perkembangan yang cukup dinamis akhir-akhir ini kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan," terang Dito.

Baca juga: Pertemuan Jaksa Agung-Komisi III soal Jiwasraya, Kecurigaan Terkait Pemilu hingga Wacana Panja

Dito berharap Komisi XI DPR mampu memetakan dan mencari solusi terbaik atas krisis keuangan dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Ia mengatakan Komisi XI selanjutnya akan berkoordinasi dengan Komisi VI yang sebelumnya telah membentuk panja terkait pengawasan untuk BUMN.

"Kami akan berkoordinasi terus, karena Komisi VI juga sudah membuat panja. Kami akan berkoordinasi sehingga tidak overlap dan tidak membebani stakeholder kami dalam mengerjakan tugas sehari-hari," tuturnya.