Kata Susi Pudjiastuti, Kartel Ikan Terkoneksi dengan Politikus, PNS, hingga Penegak Hukum...

Kompas.com - 21/01/2020, 13:22 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti menceritakan ihwal perlawanannya terhadap kartel ikan yang beroperasi secara terstruktur di Perairan Indonesia.

Susi mengaku kali pertama mengetahui adanya pencurian ikan pada 2005 saat sudah memiliki pesawat yang digunakan untuk mengekspor ikan.

Suatu kali, ketika tengah terbang menggunakan pesawatnya, dia melihat banyak kapal besar di Perairan Indonesia.

Sejak temuan itu, Susi langsung mempelajari apa yang dilakukan kapal-kapal besar tersebut.

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Hasilnya, ia tahu bahwakapal-kapal besar itu ternyata tengah melakukan illegal fishing.

"Saya sudah pernah bicara di media tahun 2005 (illegal fishing). Jadi, jauh sebelum jadi menteri saya sudah melawan illegal fishing. Nah setelah jadi menteri, saya pakai semua wewenang yang ada untuk menumpas illegal fishing," ujar Susi saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Susi mengatakan, akibat praktik illegal fishing, terjadi penurunan jumlah nelayan.

Sejak 2003 hingga 2013, jumlah nelayan turun dari 1,6 juta rumah tangga menjadi 800.000 rumah tangga nelayan.

Penurunan jumlah rumah tangga tak lepas dari semakin susahnya mencari ikan akibat illegal fishing.

Terlebih, illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 13.000 kapal dengan ukuran di atas 30 GT.

Dari total jumlah kapal besar iti, hanya sekitar 2 ribuan berasal dari kapal dalam negeri. Selebihnya, kapal asing.

"Kapal di bawah 2 GT Indonesia punya 600.000 sampai 1 juta, di seluruh indonesia. Kalau kapal 10 GT sampai 30 GT, kalau tidak salah 125 ribuan, itu statisik yang saya, lihat waktu di kementerian," kata Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Ia mengatakan, keberadaan kapal-kapal asing di perairan di Indonesia tak lepas dari koordinasi mereka dengan sejumlah stakeholder di Indonesia, seperti penegak hukum, PNS, hingga politisi.

Mirisnya, mereka sama-sama masuk dalam jaringan kartel ikan.

"Jadi politisi bermain, aparat penegak hukum bermain, PNS bermain. Karena muskil kapal asing bisa beroperasi mengambil ikan kita bertahun-tahun tanpa kerja sama, suport dan proteksi dari kita," kata Susi.

"Kita punya anak bangsa baik, yang politisinya, institusi penegakan hukum dan sebagainya, semua menjadi satu kartel," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X