Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII DPR Ingin Jenis-jenis Kekerasan Seksual Masuk RKUHP

Kompas.com - 21/01/2020, 12:31 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadizily berharap, sembilan jenis kekerasan seksual yang semula ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Rancangan KUHP.

Menurut dia, akan lebih tepat jika sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual itu diatur dalam KUHP agar menjadi payung hukum yang kuat dalam memberantas kekerasan seksual.

"Iya (diatur dalam KUHP), sehingga akan jadi rujukan para hakim, jaksa, polisi dalam menindak kekerasan seksual. Kan yang terpenting bukan undang-undangnya, tapi yang penting kita ini mau memberantas penghapusan kekereasan seksual, agar punya payung hukum yang kuat," kata Ace kepada wartawan, Selasa (21/2/2020).

Baca juga: Kekerasan Seksual Masih Hantui Perempuan Indonesia, Ini Datanya...

Ace mengatakan, jika jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual masuk di KUHP, RUU PKS mengatur soal pencegahan kekerasan seksual dan rehabilitasi korban.

Sebab, kata Ace, RUU PKS semestinya menjadi undang-undang lex specialis.

"Karena KUHP itu adalah rujukan induk tindak pidana. Kalau sembilan jenis kekerasan seksual tersebut sudah masuk dalam KUHP, maka seharusnya penghapusan kekerasan seksual lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi korban," ucap dia. 

Oleh karena itu, dia berharap Komisi VIII dan Komisi III dapat melakukan pembahasan RUU PKS dan KUHP secara beriringan.

Ace menegaskan, hal ini agar payung hukum tentang pemberantasan kekerasan seksual menjadi kuat.

"Inilah yang harusnya disinkronkan, pembahasan KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mana yang jadi domain Komisi III dan Komisi VIII," kata Ace.

"Penindakan itu domain Komisi III. Domain Komisi VIII kan perlindungan anak, perempuan. Aspek hukumnya ada di Komisi III," kata dia. 

Baca juga: DPR Dahulukan RUU Penanggulangan Bencana Dibandingkan RUU PKS

RUU PKS merupakan undang-undang yang diturunkan DPR periode 2014-2019.

Dalam draf RUU PKS tahun 2019, sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yakni pelecehan seksual, elsploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawainan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com