Komisi VIII DPR Ingin Jenis-jenis Kekerasan Seksual Masuk RKUHP

Kompas.com - 21/01/2020, 12:31 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin (3/9/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadizily berharap, sembilan jenis kekerasan seksual yang semula ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Rancangan KUHP.

Menurut dia, akan lebih tepat jika sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual itu diatur dalam KUHP agar menjadi payung hukum yang kuat dalam memberantas kekerasan seksual.

"Iya (diatur dalam KUHP), sehingga akan jadi rujukan para hakim, jaksa, polisi dalam menindak kekerasan seksual. Kan yang terpenting bukan undang-undangnya, tapi yang penting kita ini mau memberantas penghapusan kekereasan seksual, agar punya payung hukum yang kuat," kata Ace kepada wartawan, Selasa (21/2/2020).

Baca juga: Kekerasan Seksual Masih Hantui Perempuan Indonesia, Ini Datanya...

Ace mengatakan, jika jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual masuk di KUHP, RUU PKS mengatur soal pencegahan kekerasan seksual dan rehabilitasi korban.

Sebab, kata Ace, RUU PKS semestinya menjadi undang-undang lex specialis.

"Karena KUHP itu adalah rujukan induk tindak pidana. Kalau sembilan jenis kekerasan seksual tersebut sudah masuk dalam KUHP, maka seharusnya penghapusan kekerasan seksual lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi korban," ucap dia. 

Oleh karena itu, dia berharap Komisi VIII dan Komisi III dapat melakukan pembahasan RUU PKS dan KUHP secara beriringan.

Ace menegaskan, hal ini agar payung hukum tentang pemberantasan kekerasan seksual menjadi kuat.

"Inilah yang harusnya disinkronkan, pembahasan KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mana yang jadi domain Komisi III dan Komisi VIII," kata Ace.

"Penindakan itu domain Komisi III. Domain Komisi VIII kan perlindungan anak, perempuan. Aspek hukumnya ada di Komisi III," kata dia. 

Baca juga: DPR Dahulukan RUU Penanggulangan Bencana Dibandingkan RUU PKS

RUU PKS merupakan undang-undang yang diturunkan DPR periode 2014-2019.

Dalam draf RUU PKS tahun 2019, sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yakni pelecehan seksual, elsploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawainan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Nasional
Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X