Romahurmuziy Divonis 2 Tahun, PPP Lega

Kompas.com - 21/01/2020, 09:30 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengaku lega atas putusan hakum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus eks Ketua Umum PPP  Romahurmuziy atau Romy.

Hakim menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara kepada Romy yang dianggap terbukti menerima uang terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Arsul merasa lega atas vonis ini karena menurut dia vonis tersebut membuktikan bahwa Romy tidak menerima suap, tetapi gratifikasi.

Baca juga: Transparency International Nilai Vonis Romahurmuziy Terlalu Ringan

Dia menilai, vonis hakim tersebut sedianya menjadi suatu kejelasan bagi publik bahwa Romy tidak melakukan tindak pidana suap.

"Mudah-mudahan memperjelas di ruang publik bahwa yang terbukti dalam perkara Romy ini adalah tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap," kata anggota Komisi III DPR itu, Selasa (21/1/2020).

"Sebab kalau yang dianggap terbukti itu adalah menerima suap, maka Pengadilan Tipikor Jakpus tentu akan memvonis Romy atas dasar Pasal 12 (b), bukan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2011," kata Arsul.

Menurut dia, berdasarkan vonis itu, kesalahan Romy yakni menerima pemberian gratifikasi yang tidak dia laporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sesuai undang-undang. 

Dalam putusannya, hakim menyatakan Romy terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Hakim Sebut Romahurmuziy Intervensi Eks Menag Lukman Hakim untuk Loloskan Haris Hasanuddin

Adapun Pasal 11 UU Tipikor mengatur soal penerimaan hadiah atau janji.

Pasal itu berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Selain divonis 2 tahun penjara, Romahurmuziy alias Romy dikenakan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Baca juga: Divonis 2 Tahun Penjara, Romahurmuziy akan Berdiskusi dengan Keluarga

Menurut hakim, hal yang memberatkan adalah perbuatan Romy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp 250 juta.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X