Nurhadi Belum Ditahan, Jubir KPK Sebut Penyidik Punya Strategi

Kompas.com - 20/01/2020, 22:34 WIB
Nurhadi saat masih menjabat Sekretaris Mahkamah Agung, seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/3/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINNurhadi saat masih menjabat Sekretaris Mahkamah Agung, seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/3/2016).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri enggan menanggapi panjang-lebar permintaan aktivis HAM Haris Azhar yang mendesak KPK segera menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Ali mengaku tidak bisa menyampaikan apakah Nurhadi akan segera ditangkap atau tidak karena penangkapan seorang tersangka kasus korupsi merupakan bagian dari strategi penyidikan.

"Kalau materi ke sana itu strategi dari penyidik, jadi kami tidak bisa menyampaikan seperti apa, itu bagian dari penanganan perkara," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Ali melanjutkan, fakta bahwa Nurhadi selalu mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka, tak otomatis membuat Nurhadi segera ditangkap.

"Tingkat penanganan kasus per kasus berbeda, dalam pengertian, apakah strategi dari penyidik berbeda-beda. Tentunya kami tidak bisa menyampaikan untuk kasus ini strateginya seperti apa," kata Ali.

Sebelumnya, aktivis HAM yang juga pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar mendesak KPK segera menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurahman cs yang diduga terjerat kasus dugaan suap.

Baca juga: KPK Diminta Tak Jadikan Praperadilan Alasan Belum Tahan Nurhadi

Menurut Haris, itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.

"Kami mendesak KPK untuk segera melakukan upaya hukum berupa penangkapan kepada para tersangka dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum," kata Haris dalam keterangan tertulisnya pada Kompas.com, Minggu (19/1/2020).

Haris menilai, segala kelemahan yang ada di KPK mempermudah Nurhadi dan dua tersangka lainnya yakni Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soejonto melarikan diri.

Baca juga: KPK: Putusan Praperadilan Nurhadi Bentuk Ujian Independensi Peradilan

Diketahui, Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Secara keseluruhan, Nurhadi diduga melalui Rezky telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Nasional
Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X