Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Kompas.com - 20/01/2020, 22:32 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju dengan wacana pemerintah yang akan mengirimkan banyak nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke perairan Natuna.

"Saya tidak setuju kalau mau aman diisi nelayan banyak-banyak," ujar Susi saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Edhy Soal Nelayan Pantura Ditolak di Natuna: Jangan Diperpanjang, Itu Urusan Saya

Menurut Susi, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga konsistensi dalam mengamankan perairan Natuna.

Pemerintah, kata Susi, juga harus melakukan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebab, apabila pemerintah sekadar mengusir kapal asing keluar dari area bedaulat Indonesia, dikhawatirkan kapal tersebut akan kembali lagi.

"Patroli harus menegakkan hukum. Kalau diusir saja, ya sia-sia karena mereka akan balik lagi," kata Susi.

Baca juga: Nelayan Lokal Tolak Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna

Di sisi lain, Susi berharap para politisi Indonesia juga bisa lebih peduli dalam mengatasi permasalahan di Natuna.

Kepedulian itu dapat dilakukan dengan memecahkan pokok permasalahan perekonomian para nelayan.

"Saya berharap politisi bisa lebih punya kepedulian, punya keinginan untuk memikirkan sustainability dari ekonomi kita. Karena karakter perikanan renewable resources. Kalau diatur dengan benar, result-nya more productivity dan akan renewable terus," jelas Susi.

Baca juga: Pemerintah Akan Memobilisasi 120 Nelayan Pantura ke Perairan Natuna

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan patroli di Laut Natuna.

Pemerintah juga akan mengirim para nelayan yang berasal dari Pantura Pulau Jawa untuk melaksanakan aktivitas kenelayanannya di Laut Natuna.

“Hari ini saya menerima para nelayan dari salah satu wilayah Pantura, sekitar 120 orang, dan mereka siap menyatakan untuk melaksanakan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah Presiden bahwa kita hadir di sana,” ujarnya saat menerima 120 nelayan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Mahfud mengatakan pemerintah akan memberikan fasilitas terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna itu.

Dia juga berpesan agar nelayan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana.

“Selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami. Dan saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting saudara nyaman di situ, negara nantinya akan mengawal kegiatan saudara di situ,” kata Mahfud.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari ini, BNPB Minta Masyakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari ini, BNPB Minta Masyakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Nasional
Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kekhawatiran Gus Mus Soal Keyakinan Pemerintah dalam Pilkada | Gatot Nurmantyo Diduga Ingin Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kekhawatiran Gus Mus Soal Keyakinan Pemerintah dalam Pilkada | Gatot Nurmantyo Diduga Ingin Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X