Transparency International Nilai Vonis Romahurmuziy Terlalu Ringan

Kompas.com - 20/01/2020, 21:47 WIB
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan dua orang saksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
NOVA WAHYUDITerdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan dua orang saksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengkritik vonis terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy yang dinilai terlalu ringan.

Selain itu Dadang juga mengkritisi tuntutan jaksa KPK yang seharusnya dapat lebih berat.

"Seharusnya KPK juga mengajukan tuntutan yang lebih tinggi, demikian juga dengan vonis hakim (yang seharusnya lebih tinggi)," kata Dadang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Terbukti Terima Suap, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Seperti diketahui, Romy divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Vonis itu hanya separuh dari tuntutan jaksa KPK, yaitu empat tahun penjara.

Dadang berpendapat bahwa hakim perlu mempertimbangkan profil Romy sebagai ketua partai sekaligus anggota DPR, dalam menjatuhkan hukuman.

"Romahurmuziy adalah ketua umum partai dan juga seorang anggota DPR. Kita tahu DPR adalah lembaga pembuat undang-undang. Ini bobotnya seharusnya sama dengan para pejabat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum," ungkap dia.

Baca juga: Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Diberitakan, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

Nasional
BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar  untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Nasional
Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Nasional
Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Nasional
Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X