Menteri KKP Angkat 22 Pejabat Baru, dari Ngabalin hingga Rokhmin Dahuri

Kompas.com - 20/01/2020, 20:27 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengangkat 22 orang pejabat yang terdiri dari 13 orang penasihat menteri dan 9 orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Di antara pejabat-pejabat yang diangkat itu terdapat beberapa nama tokoh seperti Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, hingga mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri.

Edhy mengatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan tersebut dilakukan supaya arah KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah.

Para pejabat baru itu diperkenalkan Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).

"Saya harap ke depan (penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat, masukan agar langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah," kata Edhy seperti dikutip dari siaran pers Kementerian KKP, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Kebijakannya Banyak Direvisi Edhy Prabowo, Ini Kata Susi Pudjiastuti

Tak hanya itu, Komisi Pemangku Kepentingan juga diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada.

Selain itu, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.

"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," kata dia.

Baca juga: Sudah Tangkap 8 Kapal Asing, Edhy Prabowo Tegaskan Serius Berantas Pencuri Ikan

Penasihat menteri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan pengangkatan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Berikut adalah daftar lengkap 13 orang Penasihat Menteri dan Komisi di lingkungan KKP dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:

Penasihat Menteri:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X