Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Kompas.com - 20/01/2020, 16:44 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARAFOTO/Akbar Nugroho GumayRatusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dinilai lebih pro pengusaha dibandingkan kepada buruh.

Hal itu disebabkan karena tidak dilibatkannya unsur buruh dalam proses penyusunan RUU tersebut oleh pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal saat bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX Melky Laka Lena di Kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020).

"Proses Omnibus Law, perlu pimpinan ketahui tidak melibatkan unsur buruh dan hanya totally libatkan pengusaha. Menko Perekonomian membentuk satgas, ketuanya adalah ketua umum Kadin, sekretarisnya Apindo, dan 22 anggotanya dari asosiasi pengusaha. Karena itu nampak benar RUU ini bercitarasa pengusaha," ucap Iqbal.

Baca juga: Ditolak dan Didemo Ribuan Buruh, Apa Itu Omnibus Law?

Padahal, menurut dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyampaikan tiga hal kepada jajarannya dalam menyusun RUU ini, yaitu harus melibatkan seluruh stakeholder, public hearing, dan jangan ada pasal titipan.

Namun, ketiga hal tersebut dinilai belum dilaksanakan secara maksimal.

Apalagi, kata Iqbal, bila merujuk pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

"Jadi yang namanya cipta lapangan kerja ini question mark bagi kami. Karena citarasnya pengusaha benar. Apa yang ditulis dalam pokok pikiran Kadin-Apindo, itu yang diomongin di media oleh kementerian. Semua seragam," ucapnya.

Baca juga: Demo di Depan DPR, Ini 6 Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Iqbal menegaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk mendorong investasi guna menumbuhkan sektor perekonomian dalam negeri. Meski demikian, hal itu harus dilakukan sejalan dalam melindungi hak tenaga kerja.

"Kami setuju investasi, tapi kami tidak setuju bila tidak ada perlindungan di situ. Negara mana pun mengundang investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, secara bersamaan dia akan keluarkan UU yang melindungi buruh. Karena RUU ini bercitarasa pengusaha, maka tidak ada melindungi buruh" tegasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Banjir Kalimantan Selatan, Panglima TNI: Jika Perlu Helikopter Sampaikan, Kita Siapkan

Tinjau Banjir Kalimantan Selatan, Panglima TNI: Jika Perlu Helikopter Sampaikan, Kita Siapkan

Nasional
TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

Nasional
Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Nasional
Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Nasional
Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Nasional
BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

Nasional
Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Nasional
Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Nasional
Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X