ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Kompas.com - 20/01/2020, 16:19 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhana menilai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak memiliki sikap yang jelas terhadap kasus dugaan suap yang menimpa kader PDI-P Harun Masiku.

Kata dia, sikap KPK saat ini terkesan tidak tegas.

"Misal dalam kasus Harun Masiku kita tidak melihat Firli Bahuri disitu yang menjelaskan sikap-sikap kelembagaan yang jelas. Sekarang kan mencla-mencle sikap KPK saat ini," kata Kurnia dalam dikusi bertajuk 'Menakar Legislasi Antikorupsi di Tahun 2020' di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Menurut Kurnia, KPK tidak bisa tegas mengeledah kantor PDI-P seperti kantor-kantor lembaga lainnya.

Terlebih lagi, KPK juga tidak bisa memberikan informasi yang jelas terhadap kasus yang menimpa Harun Masiku.

"Ini konteksnya masih penyelidikan kan harapannya bisa kooperatif. Masa ruangan ketua MK bisa disegel, KPU bisa, tapi justru mungkin salah satu ruangan di kantor PDI-P tidak bisa diperiksa KPK," ungkapnya.

Kurnia mengatakan, seharusnya pimpinan KPK bisa bersikap jelas dalam kasus Harun Masiku. Sebab, masyarakat perlu tahu secara gamblang tentang kasus tersebut.

"KPK bertanggung jawab kepada publik tapi publik tidak mendapatkan informasi utuh tentang kasus ini," ungkapnya.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto menilai, KPK bakal kesulitan bersikap tegas terhadap PDI-P.

"Tentang ini saya pesimistis KPK akan bisa tegas ke PDI-P. KPK dinilai tidak akan berani bertindak tegas terhadap PDI-P. Menurut saya KPK tidak akan berani," kata Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2020) siang.

Ia menjelaskan terdapat alasan panjang mengapa KPK tidak bernyali melawan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini.

Baca juga: Yenti Garnasih Minta KPK Tak Ditekan Terkait Kasus Harun Masiku

Salah satunya karena alasan kekuasaan besar yang dimiliki PDI-P di pemerintahan, baik di Eksekutif maupun Legislatif.

"PDI-P punya kekuatan di dua tempat sekaligus, di parlemen dan di istana. Di DPR dia adalah salah satu inisiator revisi UU yang melemahkan KPK. Di eksekutif, Jokowi adalah kader PDI-P yang oleh Megawati pernah disebut (sebagai) petugas partai," ujar dosen Ilmu Pemerintahan di FISIP Undip ini.

KPK kini tengah menyidik kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kasus itu turut menyeret politisi PDI-P Harun Masiku. Harun diduga menyuap Wahyu agar bisa menjadi anggota DPR dengan proses pergantian antar waktu (PAW). 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

Nasional
Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Nasional
Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Nasional
Pompeo : Wajar jika Kita Bekerja Sama Atasi Pandemi

Pompeo : Wajar jika Kita Bekerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Menlu Retno: Kita Ingin Amerika Jadi 'True Friend of Indonesia'

Menlu Retno: Kita Ingin Amerika Jadi "True Friend of Indonesia"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X