ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Kompas.com - 20/01/2020, 16:19 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhana menilai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak memiliki sikap yang jelas terhadap kasus dugaan suap yang menimpa kader PDI-P Harun Masiku.

Kata dia, sikap KPK saat ini terkesan tidak tegas.

"Misal dalam kasus Harun Masiku kita tidak melihat Firli Bahuri disitu yang menjelaskan sikap-sikap kelembagaan yang jelas. Sekarang kan mencla-mencle sikap KPK saat ini," kata Kurnia dalam dikusi bertajuk 'Menakar Legislasi Antikorupsi di Tahun 2020' di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Menurut Kurnia, KPK tidak bisa tegas mengeledah kantor PDI-P seperti kantor-kantor lembaga lainnya.

Terlebih lagi, KPK juga tidak bisa memberikan informasi yang jelas terhadap kasus yang menimpa Harun Masiku.

"Ini konteksnya masih penyelidikan kan harapannya bisa kooperatif. Masa ruangan ketua MK bisa disegel, KPU bisa, tapi justru mungkin salah satu ruangan di kantor PDI-P tidak bisa diperiksa KPK," ungkapnya.

Kurnia mengatakan, seharusnya pimpinan KPK bisa bersikap jelas dalam kasus Harun Masiku. Sebab, masyarakat perlu tahu secara gamblang tentang kasus tersebut.

"KPK bertanggung jawab kepada publik tapi publik tidak mendapatkan informasi utuh tentang kasus ini," ungkapnya.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto menilai, KPK bakal kesulitan bersikap tegas terhadap PDI-P.

"Tentang ini saya pesimistis KPK akan bisa tegas ke PDI-P. KPK dinilai tidak akan berani bertindak tegas terhadap PDI-P. Menurut saya KPK tidak akan berani," kata Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2020) siang.

Ia menjelaskan terdapat alasan panjang mengapa KPK tidak bernyali melawan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini.

Baca juga: Yenti Garnasih Minta KPK Tak Ditekan Terkait Kasus Harun Masiku

Salah satunya karena alasan kekuasaan besar yang dimiliki PDI-P di pemerintahan, baik di Eksekutif maupun Legislatif.

"PDI-P punya kekuatan di dua tempat sekaligus, di parlemen dan di istana. Di DPR dia adalah salah satu inisiator revisi UU yang melemahkan KPK. Di eksekutif, Jokowi adalah kader PDI-P yang oleh Megawati pernah disebut (sebagai) petugas partai," ujar dosen Ilmu Pemerintahan di FISIP Undip ini.

KPK kini tengah menyidik kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kasus itu turut menyeret politisi PDI-P Harun Masiku. Harun diduga menyuap Wahyu agar bisa menjadi anggota DPR dengan proses pergantian antar waktu (PAW). 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X