Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Kompas.com - 20/01/2020, 15:30 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Agus Wibowo ketika di Gudang BNPB, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (4/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Agus Wibowo ketika di Gudang BNPB, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (4/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mengungkap, sebanyak 74 orang meninggal dunia akibat bencana sejak awal Januari 2020 hingga saat ini.

Selain itu, ratusan ribu orang lainnya mengungsi akibat bencana selama periode tersebut.

"Bencana menimbulkan terdampak dan mengungsi 800.124 jiwa, sedangkan meninggal dunia sebanyak 74 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo melalui keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Ini Robot Pencari Korban Bencana Alam Ciptaan Mahasiswa UNS, Apa Keunggulannya?

Kemudian, BNPB juga mencatat 83 orang luka-luka serta delapan orang hilang akibat bencana.

Bencana yang terjadi juga menyebabkan sejumlah kerusakan fisik.

Kerusakan yang tercatat BNBP di antaranya, 12.148 rumah, 38 kantor dan 93 jembatan.

"Total rumah rusak 12.148 unit, 3.175 rumah rusak berat, 2.187 rumah rusak sedang, dan 6.786 rumah rusak ringan," papar Agus.

Kemudian, total 171 fasilitas umum yang ikut terdampak, terdiri dari 118 fasilitas pendidikan, 42 fasilitas peribadatan, dan 11 fasilitas kesehatan.

Baca juga: 5 Kisah Penyelamatan Saat Bencana Alam, Gendong Bayi Cari Jalan Keluar hingga Selamatkan Anjing dan Kambing

Secara keseluruhan, Agus mengatakan bahwa terdapat 203 peristiwa bencana selama 2020, yang didominasi oleh puting beliung sebanyak 93 peristiwa.

Kemudian, diikuti dengan banjir sebanyak 63 kejadian dan 45 kejadian tanah longsor.

Setelah itu, BNPB mencatat, tiga kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dua peristiwa gelombang pasang dan abrasi terjadi sejak awal 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Pemerintah Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Privat

Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Pemerintah Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Privat

Nasional
Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Nasional
Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X