Panggil Jaksa Agung, Komisi III Raker Bahas Jiwasraya

Kompas.com - 20/01/2020, 11:50 WIB
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan memanggil Jaksa Agung untuk membahas persoalan penanganan dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang pembahasannya tertunda pada pekan lalu.

"Pekan lalu raker dengan Jaksa Agung belum selesai, baru pemaparan saja dan belum ditindaklanjuti teman-teman Komisi III DPR untuk bertanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga: Jika Penjelasan Jaksa Agung soal Jiwasraya Tak Memuaskan, DPR Bentuk Panja

Dia mengatakan, Komisi III DPR akan menanyakan terkait perkembangan penanganan kasus di PT Jiwasraya, apakah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan dalam ranah pidana atau belum. 

Desmond menilai, tidak bisa begitu saja uang nasabah dibayarkan negara. Namun, menurut dia, perlu didalami pihak-pihak yang diduga menikmati hasil korupsi di Jiwasraya.

"Mereka, salah satu orang yang ditahan Kejaksaan, sebelum dia ditahan masih jualan saham berarti ada hal-hal yang tidak sekadar hukum yang bisa diselesaikan. Inilah yang akan kita perdalam," ujar dia. 

Menurut dia, Komisi III DPR akan menanyakan dan mendalami komitmen Kejaksaan dalam menangani persoalan tersebut.

Baca juga: Demokrat: Bongkar Dalang Perampokan Jiwasraya

Dia mengatakan, kalau jawaban Kejaksaan tidak memuaskan, ada kemungkinan Komisi III DPR membuat panitia kerja (panja) yang secara khusus mendalami persoalan tersebut.

"Komisi VI DPR berkaitan dengan BUMN, Komisi III DPR berkaitan dengan soal penegakan hukum. Dalam konteks ini tentunya melakukan pengawasan terhadap Kejagung dalam penanganan Jiwasraya dari aspek hukum," kata dia. 

Desmond mengatakan, Komisi III DPR akan mengawasi soal proses hukum terhadap dugaan korupsi Jiwasraya yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Ia pun berharap kasus dugaan korupsi Jiwasraya dapat diungkap tuntas. Desmond tak ingin kasus tersebut justru melahirkan fitnah-fitnah kepada pihak tertentu.

Baca juga: Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya Ditargetkan Februari-Maret 2020

Sebelumnya, pada rapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Kamis (16/1/2020), Desmond mengatakan Komisi III DPR akan berhati-hati berhati-hati dalam soal pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Dia menyatakan, Komisi III DPR tidak ingin pembentukan panja berakhir sia-sia tanpa makna.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X