Jelang Demo Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Penjagaan Gedung DPR Diperketat

Kompas.com - 20/01/2020, 10:40 WIB
Sejumlah personel TNI dan Polri menggelar apel pengamanan menjelang aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibus Law di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSejumlah personel TNI dan Polri menggelar apel pengamanan menjelang aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibus Law di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat kerja yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Pantuan Kompas.com pukul 09.45, pengamanan pintu depan Gedung DPR diperketat. Gerbang utama menuju Nusantara III DPR pun sudah ditutup.

Sejumlah personel TNI dan Polri menggelar apel pengamanan sebelum aksi unjuk rasa serikat kerja dimulai. Selain itu, mobil komando dan barracuda sudah bersiaga di sekitar Gedung DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan bahwa kehadiran personel TNI-Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat buruh.

"Ada beberapa acara juga, memang ada demo juga dan ada demo soal Omnibus," kata Indra ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Namun, Indra belum dapat memastikan apakah DPR akan menerima audiensi dari perwakilan aksi unjuk rasa atau tidak. 

"Sampai saat ini, belum ada usulan," ujar dia.

Kepolisian dan TNI mengerahkan 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

Unjuk rasa bakal digelar terkait penolakan serikat kerja terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan demo tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI akan diberlakukan situasional.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X