Pengamat: Kode-kode Pak Jokowi Hanya untuk Senangkan Sandiaga

Kompas.com - 20/01/2020, 07:04 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) sebelum menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Pelantikan BPP HIPMI periode 2019-2022 mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. ANTARAFOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) sebelum menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Pelantikan BPP HIPMI periode 2019-2022 mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai, isyarat Presiden Joko Widodo kepada Sandiaga sebagai kandidat kuat presiden 2024 hanya untuk menyenangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

"Menurut saya itu, kode-kode itu mungkin untuk menyenangkan Pak Sandi saja. Karena kan posisinya ketika itu (acara) HIPMI, dia (Sandiaga) kan mantan Ketua HIPMI," ujar Arya ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Jokowi Singgung Sandiaga, Politikus PDI-P: Kami Punya Ganjar, Puan, Risma

Isyarat tersebut dilontarkan Jokowi ketika menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Raffles.

Arya mengatakan, terlalu cepat untuk memastikan siapa sosok yang akan menggantikan Jokowi sebagai presiden.

Apalagi, masih ada pilkada serentak pada tahun 2020 yang akan memunculkan tokoh-tokoh potensial baru.

"Masih sangat panjang dan banyak kandidat juga yang potensial jadi kompetitor Sandiaga. Artinya masih sangat dinamis, masih terlalu dini untuk 2024. Sandiaga jadi cawapres saja baru tiga bulan," ujar Arya.

Selain itu, Arya mengatakan, calon presiden biasanya berasal dari kalangan mantan menteri kabinet atau petinggi partai.

Menurut dia, Jokowi sebagai petahana akan bermain aman dan tidak akan menunjukkan dukungan secara gamblang terhadap pihak tertentu terkait Pemilihan Presiden 2024.

"Karena kan Jokowi belum tahu siapa yang akan menang," ucap dia.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Isyaratkan Sandiaga Jadi Penggantinya

Oleh karena itu, Arya pun menyimpulkan bahwa isyarat dari Jokowi hanya politik kata-kata, tanpa ada maksud tertentu.

"Belum ada artinya Jokowi akan dukung Pak Sandi supaya menang, belum tentu," kata dia.

Presiden RI Joko Widodo mengisyaratkan Sandiaga Uno sebagai salah satu kandidat calon presiden yang akan menggantikannya di tahun 2024.

Presiden isyaratkan hal tersebut pada awal pidato pembukaan acara pelantikan Badan Pengurus Pusat BPP Himpunan pengusaha Muda HIPMI di Jakarta, Rabu (15/1/2019).

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Nasional
Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X