Pilih Bentuk Panja daripada Pansus untuk Jiwasraya, DPR Dinilai Diskriminatif

Kompas.com - 19/01/2020, 14:40 WIB
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menilai, perlakuan terhadap kasus Jiwasraya diskriminatif karena DPR lebih memilih membentuk panitia kerja (panja) ketimbang panitia khusus ( pansus).

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dan mengungkapnya secara mendetail dan komprehensif hanya bisa dilakukan dengan membentuk pansus.

Sebab, pansus dinilainya mempunyai kewenangan yang berbeda dan lebih kuat daripada panja.

" Pansus punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, melakukan interpelasi, mengantisipasi saat ada pihak-pihak yang belum bisa dipanggil dalam proses penegakan hukum, dan bisa melakukan pemanggilan paksa," kata Didi dalam acara Cross Check bertajuk "Kasus Jiwasraya, Pansus vs Panja" di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Menurut Didi, sebelumnya sudah banyak kasus yang lebih kecil dibandingkan Jiwasraya tetapi dibuatkan pansus, misalnya kasus Pelindo II atau Bank Century.

Kasus Jiwasraya, kata dia, kerugian negara yang dialami sangat besar, yakni mencapai Rp 13,7 triliun bahkan lebih.

"Kenapa diskriminatif di dalam kasus Jiwasraya, ini jadi tanda tanya. Proses ini (pansus) sangat membantu DPR dan pemerintah agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang prosesnya bisa lebih komprehensif," kata dia.

Oleh karena itu, Didi menilai, pemerintah atau siapa pun tidak perlu takut dan khawatir akan keberadaan pansus.

Ditambah lagi, Didi menilai rekan-rekannya di DPR yang semula menggebu-gebu ingin membentuk pansus Jiwasraya semangatnya mengendor akhir-akhir ini.

Padahal, kasus Jiwasraya ini merupakan suatu kejahatan penjarahan uang rakyat yang menyangkut 5,5 juta polis nasabah dengan uang puluhan juta rupiah.

"Kejaksaan saya kira sudah bagus langkahnya, tetapi kami lembaga politik, bukan politisasi dibayar pajak rakyat. Jangan kendor mengungkapkan kejahatan luar biasa. Saya, kami mendorong pembentukan pansus ini," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X