Pilih Bentuk Panja daripada Pansus untuk Jiwasraya, DPR Dinilai Diskriminatif

Kompas.com - 19/01/2020, 14:40 WIB
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menilai, perlakuan terhadap kasus Jiwasraya diskriminatif karena DPR lebih memilih membentuk panitia kerja (panja) ketimbang panitia khusus ( pansus).

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dan mengungkapnya secara mendetail dan komprehensif hanya bisa dilakukan dengan membentuk pansus.

Sebab, pansus dinilainya mempunyai kewenangan yang berbeda dan lebih kuat daripada panja.

" Pansus punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, melakukan interpelasi, mengantisipasi saat ada pihak-pihak yang belum bisa dipanggil dalam proses penegakan hukum, dan bisa melakukan pemanggilan paksa," kata Didi dalam acara Cross Check bertajuk "Kasus Jiwasraya, Pansus vs Panja" di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Menurut Didi, sebelumnya sudah banyak kasus yang lebih kecil dibandingkan Jiwasraya tetapi dibuatkan pansus, misalnya kasus Pelindo II atau Bank Century.

Kasus Jiwasraya, kata dia, kerugian negara yang dialami sangat besar, yakni mencapai Rp 13,7 triliun bahkan lebih.

"Kenapa diskriminatif di dalam kasus Jiwasraya, ini jadi tanda tanya. Proses ini (pansus) sangat membantu DPR dan pemerintah agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang prosesnya bisa lebih komprehensif," kata dia.

Oleh karena itu, Didi menilai, pemerintah atau siapa pun tidak perlu takut dan khawatir akan keberadaan pansus.

Ditambah lagi, Didi menilai rekan-rekannya di DPR yang semula menggebu-gebu ingin membentuk pansus Jiwasraya semangatnya mengendor akhir-akhir ini.

Padahal, kasus Jiwasraya ini merupakan suatu kejahatan penjarahan uang rakyat yang menyangkut 5,5 juta polis nasabah dengan uang puluhan juta rupiah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Nasional
Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Nasional
Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X