Soal Kasus Jiwasraya, Sandiaga Ingatkan Perlunya Pemulihan Bisnis Selain Aspek Hukum

Kompas.com - 19/01/2020, 09:01 WIB
Sandiaga Uno melalui OK Oce melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan target menciptakan 15 ribu wirausaha baru dari kalangan milenial di Kalimantan Selatan, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARSandiaga Uno melalui OK Oce melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan target menciptakan 15 ribu wirausaha baru dari kalangan milenial di Kalimantan Selatan, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menilai, aparat penegak hukum sebaiknya melakukan audit forensik terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asabri. 

"Harus dilakukan audit investigatif atau mungkin forensic audit untuk memastikan ke mana larinya investasi-investasi ini sehingga bisa me-recovery nilai-nilai investasi yang sudah akhirnya mengorbankan jutaan nasabah dan pensiunan TNI dan Polri," ujar Sandiaga selepas acara pelantikan PB Esports di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (18/1/2019).

Baca juga: Pemegang Polis Minta Koruptor Jiwasraya Dimiskinkan

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pemerintah menindak tegas dalam mengusut tuntas perkara kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi dua perusahaan tersebut sehingga dapat mengganti kerugian nasabah.


Selain upaya penegakan hukum, pemerintah dinilainya perlu memikirkan dampak dari segi bisnis, terutama soal pemulihan keuangan perusahaan.

"Harus dipisahkan penanganan hukum yang sekarang sudah dilakukan dengan cepat. Sekarang adalah dari segi aspek bisnisnya, bagaimana pemulihan, terutama Jiwasraya dan Asabri, dan sektor keuangan secara keseluruhan," kata dia. 

Sandiaga juga mengatakan, pihaknya mendukung agar upaya pemulihan keuangan itu segera dilakukan demi mengganti kerugian para nasabah yang terdampak.

"Isu pertama adalah memisahkan mana portofolio yang masih baik dan yang sudah rusak dan yang masih baik ini dikelola dengan profesional, ditunjuk manajemen barunya agar dua institusi keuangan kebanggaan kita ini bisa bangkit kembali," tutur Sandiaga.

Baca juga: Peluang Sandiaga Maju Pilpres Dinilai Lebih Besar dari Anies Baswedan

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus ini.

Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X