PPP Usulkan DPR Bentuk Pansus Tragedi Semanggi untuk Buka Hasil Paripurna 2001

Kompas.com - 18/01/2020, 19:47 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani meminta DPR melalui Komisi III membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk kembali membuka hasil rapat paripurna DPR periode 1999-2004 terkait tragedi Semanggi I dan II.

Hal ini disampaikan Arsul menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM.

"PPP meminta agar DPR baik melalui Komisi III dengan Panja, atau jika dipandang perlu dengan Pansus untuk membuka kembali ikhtiar penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa Semanggi I dan II," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/1/2020).

Baca juga: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Arsul mengatakan, rekomendasi pansus DPR tahun 2001 terkait tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM tidak bersifat final dan mengikat.

Menurut Arsul, sejak rekomendasi DPR 2001 itu dikeluarkan, Komnas HAM melakukan penyelidikan mendalam dan telah menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung.

Ia meyakini, banyak temuan dari tim penyelidik Komnas HAM tidak menjadi pertimbangan DPR periode 1999-2004.

Oleh karenanya, Arsul mendorong DPR berinisiatif untuk membuka kasus pelanggaran HAM Semanggi I dan II secara non yudisial.

"Inisiatif yang perlu diambil oleh DPR tidak selalu nantinya mengacu pada penyelesaian secara Yudisial. Harus juga dibuka kemungkinan penyelesaian non Yudisial dengan langkah dan tahapan-tahapan yang jelas," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini mengatakan, PPP meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengambil inisiatif untuk menuntaskan tragedi Semanggi I dan II.

"Ini perlu dilakukan karena bagaimanapun penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu adalah bagian dari janji dan visi Jokowi ketika Pilpres lalu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X