Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Kompas.com - 18/01/2020, 13:21 WIB
Ibu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/FANNY OCTAVIANUSIbu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Rights Working Group ( HRWG) Muhammad Hafiz menyayangkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Hafiz mengatakan, ST Burhanuddin berdalih dengan merujuk pada rekomendasi Rapat Paripurna DPR tahun 2001 mengenai tragedi Semanggi I dan II.

"Padahal, seharusnya Jaksa Agung memahami bahwa kewenangan untuk menyelidik dan memutuskan apakah sebuah peristiwa termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, ada pada Komnas HAM, bukan pada DPR RI," ujar Hafiz dalam rilis pers, Sabtu (18/1/2020).

Hafiz mengatakan, Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atas Tragedi Semanggi I dan II. Saat itu, Komnas HAM memutuskan kasus tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Polemik Tragedi Semanggi I dan II, Ini Definisi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM, kata dia, sudah mengirimkan berkas terkait kasus pelanggaran HAM berat lainnya kepada Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, HRWG mempertanyakan langkah Jaksa Agung selanjutnya, apakah melanjutkan kasus pelanggaran HAM berat ke tingkat penyidikan atau ingin melanggengkan impunitas.

"Setelah lebih dari 20 tahun penyelesaian kasus ini terkatung-katung, pernyataan Jaksa Agung yang keliru itu justru mengindikasikan stagnansi bahkan kemunduran atas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Hafiz.

Baca juga: Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hafiz mengatakan, pernyataan ST Burhanuddin bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dapat dituntaskan.

"Pernyataan Jaksa Agung tentang peristiwa Tragedi Semanggi I dan II justru semakin menimbulkan pertanyaan soal keseriusan rezim Presiden Jokowi untuk merealisasikan janjinya," ucapnya.

Lebih lanjut, Hafiz meminta Presiden Joko Widodo untuk menyatakan sikap atas pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperjelas sikap pemerintah atas tragedi Semanggi I dan II.

"Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan hanya kebutuhan korban, tetapi juga kebutuhan bangsa dan negara atas kepastian bahwa kasus-kasus serupa tak akan lagi memakan korban lainnya," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X