Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Helmy Yahya mengakui bahwa pembelian hak siar Liga Inggris yang dijadikan salah satu alasan Dewan Pengawas memberhentikannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI memang tak dianggarkan pada tahun 2019.

"Kan ini program 2019 ditawarkan, dananya, anggarannya memang tidak ada. Karena anggaran 2019 sudah di-approve di awal tahun 2019, sementara tawaran itu di tengah tahun," kata Helmy dalam konferensi pers terkait pemberhentiannya sebagai Dirut TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2020).

Namun, kata dia, sebagai lembaga negara, setiap tahunnya TVRI memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: Penjelasan Helmy Yahya soal Hak Siar Liga Inggris yang Jadi Alasan Pemberhentian

Dalam pembelian hak siar itu, pihaknya menggunakan dana tersebut yang berasal dari penyewaan pemancar, iklan, dan lainnya.

"Yang kami hitung, ini (dana PNBP) bisa masuk (untuk membeli hak siar Liga Inggris)," kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto mengatakan, anggaran pemerintah tela disusun satu tahun sebelum program tersebut muncul.

Sebab, pembelian hak siar Liga Inggris ini memang tak pernah direncanakan sebelumnya.

"Program ini muncul di tengah tahun 2019, artinya secara anggaran memang kami belum sediakan," kata dia.

Isnan mengatakan, direksi TVRI yang secara kolektif kolegial telah memutuskan bahwa program tersebut dimungkinkan dibiayai oleh PNBP.

"Dan kami mengusahakan untuk membiayai programnya," kata dia.

Baca juga: Helmy Yahya Donasikan Kuis Siapa Berani ke TVRI

Adapun dalam poin pertama surat pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI bernomor 8/DEWAS/TVRI/2020 disebutkan bahwa Helmy tak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI.

Padahal, Dewas sebelumnya sudah memberikan arahan melalui surat nomor 127/Dewas/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Bahkan, dalam suratnya, Dewas menyebutkan bahwa penayangan Liga Inggris ini akan menjadi tantangan bagi pengembangan usaha dan Dewan Pengawas meminta memaksimalkan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak TVRI.