Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2020, 20:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Helmy Yahya mengaku telah mendonasikan nol rupiah "Kuis Siapa Berani" kepada TVRI.

Kuis Siapa Berani merupakan program yang dibuat oleh Helmy Yahya sejak ia berkecimpung di dunia pertelevisian dan telah ditayangkan di beberapa televisi swasta.

"Karyaku paling besar Siapa Berani, tayang di RCTI, Indosiar, ANTV dan kemarin sudah ada yang minta saya persembahkan. Itu saya donasikan nol rupiah kepada TVRI," kata Helmy Yahya dalam konferensi pers terkait pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Dicopot dari Dirut TVRI, Helmy Yahya Jelaskan Pembiayaan Liga Inggris

Helmy mengatakan, ia rela mendonasikan Kuis Siapa Berani yang populer itu kepada TVRI karena menilai TVRI memerlukan satu acara yang bisa ditonton semua orang, edukatif, dan iklannya mudah dicari.

"Saya sudah serahkan kepada TVRI. Selain itu saya tidak ikutan (mengurus program secara langsung)," ujar Helmy.

Penjelasan Helmy tersebut berkaitan dengan salah satu poin yang menjadi alasan pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI.

Dalam surat Dewan Pengawas LPP TVRI nomor 8/DEWAS/TVRI/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2020, poin empat menyebutkan bahwa Helmy Yahya telah melanggar beberapa asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), confirm UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Asas yang dilanggar itu antara lain tentang ketidakberpihakan, kecermatan, dan asas keterbukaan, terutama berkenaan penunjukkan pengadaan Kuis Siapa Berani.

Sementara itu, Direktur Program dan Pemberitaan TVRI Apni Jaya Putra menjelaskan, hak kekayaan intelektual Kuis Siapa Berani adalah milik Helmy Yahya yang dihibahkan kepada TVRI dengan nol rupiah.

"Artinya Pak Helmy telah kehilangan royalti sekian hak royalti. Lalu kami bekerja sama dengan PT Krakatau yang tidak memiliki hubungan hukum dan kepemilikan apapun dengan Helmy Yahya," kata dia.

Baca juga: Penjelasan Helmy Yahya soal Hak Siar Liga Inggris yang Jadi Alasan Pemberhentian

Kerja sama itu dilakukan karena PT Krakatau memiliki pengalaman membuat kuis, bank data, merekrut serta melatih penonton.

Apni mengaku saat itu dirinya yang berunding tentang bagaimana menawar dari angka paling tinggi sampai yang yang paling memungkinkan untuk diproduksi oleh TVRI alias murah.

"Produksi ini per episodenya hanya Rp 75 juta. Mereka punya data bagaimana kuis ini diproduksi di TV lain sebelumnya berapa ratus juta karena kuis ini sudah malang-melintang di semua TV," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com