Kompas.com - 17/01/2020, 20:41 WIB
Helmy Yahya dan kuasa hukum, Chandra Marta Hamzah saat dijumpai di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/Revi C Rantung Helmy Yahya dan kuasa hukum, Chandra Marta Hamzah saat dijumpai di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Helmy Yahya mengaku telah mendonasikan nol rupiah "Kuis Siapa Berani" kepada TVRI.

Kuis Siapa Berani merupakan program yang dibuat oleh Helmy Yahya sejak ia berkecimpung di dunia pertelevisian dan telah ditayangkan di beberapa televisi swasta.

"Karyaku paling besar Siapa Berani, tayang di RCTI, Indosiar, ANTV dan kemarin sudah ada yang minta saya persembahkan. Itu saya donasikan nol rupiah kepada TVRI," kata Helmy Yahya dalam konferensi pers terkait pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Dicopot dari Dirut TVRI, Helmy Yahya Jelaskan Pembiayaan Liga Inggris

Helmy mengatakan, ia rela mendonasikan Kuis Siapa Berani yang populer itu kepada TVRI karena menilai TVRI memerlukan satu acara yang bisa ditonton semua orang, edukatif, dan iklannya mudah dicari.

"Saya sudah serahkan kepada TVRI. Selain itu saya tidak ikutan (mengurus program secara langsung)," ujar Helmy.

Penjelasan Helmy tersebut berkaitan dengan salah satu poin yang menjadi alasan pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI.

Dalam surat Dewan Pengawas LPP TVRI nomor 8/DEWAS/TVRI/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2020, poin empat menyebutkan bahwa Helmy Yahya telah melanggar beberapa asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), confirm UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Asas yang dilanggar itu antara lain tentang ketidakberpihakan, kecermatan, dan asas keterbukaan, terutama berkenaan penunjukkan pengadaan Kuis Siapa Berani.

Sementara itu, Direktur Program dan Pemberitaan TVRI Apni Jaya Putra menjelaskan, hak kekayaan intelektual Kuis Siapa Berani adalah milik Helmy Yahya yang dihibahkan kepada TVRI dengan nol rupiah.

"Artinya Pak Helmy telah kehilangan royalti sekian hak royalti. Lalu kami bekerja sama dengan PT Krakatau yang tidak memiliki hubungan hukum dan kepemilikan apapun dengan Helmy Yahya," kata dia.

Baca juga: Penjelasan Helmy Yahya soal Hak Siar Liga Inggris yang Jadi Alasan Pemberhentian

Kerja sama itu dilakukan karena PT Krakatau memiliki pengalaman membuat kuis, bank data, merekrut serta melatih penonton.

Apni mengaku saat itu dirinya yang berunding tentang bagaimana menawar dari angka paling tinggi sampai yang yang paling memungkinkan untuk diproduksi oleh TVRI alias murah.

"Produksi ini per episodenya hanya Rp 75 juta. Mereka punya data bagaimana kuis ini diproduksi di TV lain sebelumnya berapa ratus juta karena kuis ini sudah malang-melintang di semua TV," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.