Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Kompas.com - 17/01/2020, 20:41 WIB
Helmy Yahya dan kuasa hukum, Chandra Marta Hamzah saat dijumpai di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/Revi C Rantung Helmy Yahya dan kuasa hukum, Chandra Marta Hamzah saat dijumpai di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Helmy Yahya mengaku telah mendonasikan nol rupiah "Kuis Siapa Berani" kepada TVRI.

Kuis Siapa Berani merupakan program yang dibuat oleh Helmy Yahya sejak ia berkecimpung di dunia pertelevisian dan telah ditayangkan di beberapa televisi swasta.

"Karyaku paling besar Siapa Berani, tayang di RCTI, Indosiar, ANTV dan kemarin sudah ada yang minta saya persembahkan. Itu saya donasikan nol rupiah kepada TVRI," kata Helmy Yahya dalam konferensi pers terkait pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Dicopot dari Dirut TVRI, Helmy Yahya Jelaskan Pembiayaan Liga Inggris

Helmy mengatakan, ia rela mendonasikan Kuis Siapa Berani yang populer itu kepada TVRI karena menilai TVRI memerlukan satu acara yang bisa ditonton semua orang, edukatif, dan iklannya mudah dicari.

"Saya sudah serahkan kepada TVRI. Selain itu saya tidak ikutan (mengurus program secara langsung)," ujar Helmy.

Penjelasan Helmy tersebut berkaitan dengan salah satu poin yang menjadi alasan pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI.

Dalam surat Dewan Pengawas LPP TVRI nomor 8/DEWAS/TVRI/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2020, poin empat menyebutkan bahwa Helmy Yahya telah melanggar beberapa asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), confirm UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Asas yang dilanggar itu antara lain tentang ketidakberpihakan, kecermatan, dan asas keterbukaan, terutama berkenaan penunjukkan pengadaan Kuis Siapa Berani.

Sementara itu, Direktur Program dan Pemberitaan TVRI Apni Jaya Putra menjelaskan, hak kekayaan intelektual Kuis Siapa Berani adalah milik Helmy Yahya yang dihibahkan kepada TVRI dengan nol rupiah.

"Artinya Pak Helmy telah kehilangan royalti sekian hak royalti. Lalu kami bekerja sama dengan PT Krakatau yang tidak memiliki hubungan hukum dan kepemilikan apapun dengan Helmy Yahya," kata dia.

Baca juga: Penjelasan Helmy Yahya soal Hak Siar Liga Inggris yang Jadi Alasan Pemberhentian

Kerja sama itu dilakukan karena PT Krakatau memiliki pengalaman membuat kuis, bank data, merekrut serta melatih penonton.

Apni mengaku saat itu dirinya yang berunding tentang bagaimana menawar dari angka paling tinggi sampai yang yang paling memungkinkan untuk diproduksi oleh TVRI alias murah.

"Produksi ini per episodenya hanya Rp 75 juta. Mereka punya data bagaimana kuis ini diproduksi di TV lain sebelumnya berapa ratus juta karena kuis ini sudah malang-melintang di semua TV," kata dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X