Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Kompas.com - 17/01/2020, 19:29 WIB
Koordinator Kontras, Yati Andriyani, di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Koordinator Kontras, Yati Andriyani, di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menganggap tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran hukum.

"Pernyataan ST Burhanuddin menggambarkan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik perkara pelanggaran HAM berat terus berupaya mengingkari, menyangkal, dan lari dari tanggung jawabnya untuk menyelidiki perkara pelanggaran HAM berat," ujar Koordinator KontraS Yati Andriyani dikutip dari laman Kontras.org, Jumat (17/1/2020).

Menurut dia, apa yang dilontarkan Burhanuddin merupakan tindakan melawan hukum.

Yati mengatakan, pernyataan Burhanuddin tersebut merujuk hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Semanggi I dan II yang dibentuk DPR periode 1999-2004.

Menurut dia, DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perkara sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.

Baca juga: Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Mandat DPR RI adalah mengusulkan kepada presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad hoc.

Seperti yang termakhtub dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 43 Ayat (2).

Aturan ini berbunyi: “Pengadilan HAM Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden”.

Dia mengatakan, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perkara sebagai pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai Penyidik.

Hal itu sesuai dengan mandat UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: “Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia” dan Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi; “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X