Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Pakai Utang

Kompas.com - 17/01/2020, 18:37 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tak akan menggunakan dana pinjaman dari mana pun.

Selain itu, pembangunan ibu kota negara baru ini juga tak akan menggunakan skema government guarantee.

Jokowi mengaku sudah menegaskan hal ini kepada sejumlah pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru seperti Softbank dan Uni Emirat Arab.

"Yang kita tawarkan, satu tidak pinjaman, yang kedua tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semuanya kerja sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

Jokowi menjelaskan, skema kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak swasta yakni berupa Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Untuk memudahkan terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, Presiden Jokowi pun menunjuk tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah.

Ketiga tokoh itu yakni, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, Bos Softbank Masayoshi Son, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Menurut Jokowi.

Ketiganya disebut akan membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan pihak swasta untuk berinvestasi di ibu kota negara baru.

"Karena kita ingin bangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja sama," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sebelumnya memprediksi anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan lebih dari Rp 100 Triliun. Sementara sisanya akan berasal dari pihak swasta.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X