Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Pakai Utang

Kompas.com - 17/01/2020, 18:37 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tak akan menggunakan dana pinjaman dari mana pun.

Selain itu, pembangunan ibu kota negara baru ini juga tak akan menggunakan skema government guarantee.

Jokowi mengaku sudah menegaskan hal ini kepada sejumlah pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru seperti Softbank dan Uni Emirat Arab.

"Yang kita tawarkan, satu tidak pinjaman, yang kedua tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semuanya kerja sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

Jokowi menjelaskan, skema kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak swasta yakni berupa Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Untuk memudahkan terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, Presiden Jokowi pun menunjuk tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah.

Ketiga tokoh itu yakni, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, Bos Softbank Masayoshi Son, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Menurut Jokowi.

Ketiganya disebut akan membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan pihak swasta untuk berinvestasi di ibu kota negara baru.

"Karena kita ingin bangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja sama," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sebelumnya memprediksi anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan lebih dari Rp 100 Triliun. Sementara sisanya akan berasal dari pihak swasta.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Nasional
Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Nasional
RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Nasional
Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X