Pertemuan Tim Hukum PDI-P dengan Dewas KPK Dinilai Rawan Benturan Kepentingan

Kompas.com - 17/01/2020, 16:26 WIB
Kuasa hukum ICW-Perludem Donal Fariz usai mengikuti sidang perdana uji materi UU Pilkada soal mantan napi korupsi maju Pilkada di Kantor Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKuasa hukum ICW-Perludem Donal Fariz usai mengikuti sidang perdana uji materi UU Pilkada soal mantan napi korupsi maju Pilkada di Kantor Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pertemuan antara Tim Hukum PDI Perjuangan dengan Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai, Dewan Pengawas KPK mestinya tidak menerima kehadiran Tim Hukum PDI-P karena KPK masih melakukan penyidikan atas kasus Harun Masiku.

"Pertemuan tersebut langkah yang keliru. Sebab, ada potensi benturan kepentingan di tengah polemik izin penggeledahan terhadap PDI-P," kata Donal kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Diminta Usut Kebocoran Sprinlidik hingga ke Tangan Masinton

Donal khawatir pertemuan tersebut justru menimbulkan berbagai prasangka kepada Dewan Pengawas KPK.

Lebih lanjut, Donal menilai manuver PDI-P yang melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK tersebut merupakan bentuk serangan balik atas situasi yang menyudutkan PDI-P pasca terkuaknya kasus Harun.

"Bisa jadi mereka panik atas situasi ini, tapi responsnya keliru," ujar Donal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Respons keliru itu di antaranya ada kader PDI-P yang umbar sprinlidik. Bahkan ada pejabat negara seperti Menkumham ikut terlibat dalam merespons kasus ini," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum PDI-P melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P, Kamis kemarin.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK: Kami Menghambat Kasus, Enggak Ada Itu!

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengaku, timnya telah menyerahkan laporan tersebut kepada anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho.

"Orangnya bagus, simpatik, reputasinya baik dan cara penerimaannya jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Sangat memuaskan cara memperlakukan kami dalam dialog dan sebagainya. Akhirnya kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin," kata Wayan.

Beberapa hal yang diadukan Wayan, antara lain adalah adanya tim KPK yang hendak menggeledah Kantor DPP PDI-P dalam tahap penyelidikan dan kebocoran sprinlidik kasus yang melibatkan Harun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.