Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Tim Hukum PDI-P dengan Dewas KPK Dinilai Rawan Benturan Kepentingan

Kompas.com - 17/01/2020, 16:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pertemuan antara Tim Hukum PDI Perjuangan dengan Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai, Dewan Pengawas KPK mestinya tidak menerima kehadiran Tim Hukum PDI-P karena KPK masih melakukan penyidikan atas kasus Harun Masiku.

"Pertemuan tersebut langkah yang keliru. Sebab, ada potensi benturan kepentingan di tengah polemik izin penggeledahan terhadap PDI-P," kata Donal kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Diminta Usut Kebocoran Sprinlidik hingga ke Tangan Masinton

Donal khawatir pertemuan tersebut justru menimbulkan berbagai prasangka kepada Dewan Pengawas KPK.

Lebih lanjut, Donal menilai manuver PDI-P yang melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK tersebut merupakan bentuk serangan balik atas situasi yang menyudutkan PDI-P pasca terkuaknya kasus Harun.

"Bisa jadi mereka panik atas situasi ini, tapi responsnya keliru," ujar Donal.

"Respons keliru itu di antaranya ada kader PDI-P yang umbar sprinlidik. Bahkan ada pejabat negara seperti Menkumham ikut terlibat dalam merespons kasus ini," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum PDI-P melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P, Kamis kemarin.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK: Kami Menghambat Kasus, Enggak Ada Itu!

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengaku, timnya telah menyerahkan laporan tersebut kepada anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho.

"Orangnya bagus, simpatik, reputasinya baik dan cara penerimaannya jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Sangat memuaskan cara memperlakukan kami dalam dialog dan sebagainya. Akhirnya kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin," kata Wayan.

Beberapa hal yang diadukan Wayan, antara lain adalah adanya tim KPK yang hendak menggeledah Kantor DPP PDI-P dalam tahap penyelidikan dan kebocoran sprinlidik kasus yang melibatkan Harun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com